Berita

boediono-sby

Hatta: Beginilah Cara Rezim SBY Membungkam Oposisi

SELASA, 06 MARET 2012 | 12:14 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Zaman sudah berubah. Di era diktatoriat Soeharto, kelompok oposisi dan atau yang berpotensi menjadi oposisi dibungkam dengan cara-cara yang kasat mata; dari teror hingga pembunuhan.

Sementara kini rezim SBY membungkam kelompok-kelompok kritis dengan cara-cara yang halus dan lebih canggih.

"Misalnya dengan kriminalisasi dan merekayasa sebuah kejahatan dengan melibatkan tokoh-tokoh yang diincar dalam skenario kejahatan. Atau mengorek dan menelanjangi kesalahan tokoh yang melawan dengan kesalahan di masa lalu dan bila perlu diproses secara hukum. Juga membiarkan dan menjebak tokoh masuk dalam perangkap kejahatan moral atau korupsi," ujar aktivis M. Hatta Taliwang, Selasa pagi (6/3).

"Anak-anak muda ditidurkan dengan narkoba dan seks bebas juga tontonan tidak bermutu di TV, gaya hidup hedonis dan sebagainya. Atau meninabobokkan ummat dengan ajaran keagamaan yang menjauhkan ummat dari pemahaman nyata kehidupan sehari-hari," sambungnya.

Kaum intelektual kampus disibukkan dengan proyek-proyek tidak bermutu sehingga lupa pada masalah-masalah kerakyatan yang nyata. Adapun aktivis pemuda dan mahasiswa disuap dengan berbagai modus. Partai-partai politik disandera dengan membagi-bagi proyek korupsi. Adapun rakyat dibodoh-bodohi dengan sedekah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan  beras miskin.

"Jabatan-jabatan baru ditawarkan agar sekelompok elit tidak bawel. Misalnya di berbagai badan, lembaga, tim, satgas, wakil menteri, dan komisi-komisi," masih kata mantan anggota DPR RI ini.

Media, menurut Hatta, juga termasuk kelompok yang diredam sedemikian rupa.

"Yang juga parah, jabatan-jabatan di Polri dan TNI dikendalikan, sementara kepala daerah dibiarkan sibuk memperkaya diri dengan cara korupsi agar bisa diperas," demikian Hatta. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya