Berita

boediono-sby

Hatta: Beginilah Cara Rezim SBY Membungkam Oposisi

SELASA, 06 MARET 2012 | 12:14 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Zaman sudah berubah. Di era diktatoriat Soeharto, kelompok oposisi dan atau yang berpotensi menjadi oposisi dibungkam dengan cara-cara yang kasat mata; dari teror hingga pembunuhan.

Sementara kini rezim SBY membungkam kelompok-kelompok kritis dengan cara-cara yang halus dan lebih canggih.

"Misalnya dengan kriminalisasi dan merekayasa sebuah kejahatan dengan melibatkan tokoh-tokoh yang diincar dalam skenario kejahatan. Atau mengorek dan menelanjangi kesalahan tokoh yang melawan dengan kesalahan di masa lalu dan bila perlu diproses secara hukum. Juga membiarkan dan menjebak tokoh masuk dalam perangkap kejahatan moral atau korupsi," ujar aktivis M. Hatta Taliwang, Selasa pagi (6/3).

"Anak-anak muda ditidurkan dengan narkoba dan seks bebas juga tontonan tidak bermutu di TV, gaya hidup hedonis dan sebagainya. Atau meninabobokkan ummat dengan ajaran keagamaan yang menjauhkan ummat dari pemahaman nyata kehidupan sehari-hari," sambungnya.

Kaum intelektual kampus disibukkan dengan proyek-proyek tidak bermutu sehingga lupa pada masalah-masalah kerakyatan yang nyata. Adapun aktivis pemuda dan mahasiswa disuap dengan berbagai modus. Partai-partai politik disandera dengan membagi-bagi proyek korupsi. Adapun rakyat dibodoh-bodohi dengan sedekah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan  beras miskin.

"Jabatan-jabatan baru ditawarkan agar sekelompok elit tidak bawel. Misalnya di berbagai badan, lembaga, tim, satgas, wakil menteri, dan komisi-komisi," masih kata mantan anggota DPR RI ini.

Media, menurut Hatta, juga termasuk kelompok yang diredam sedemikian rupa.

"Yang juga parah, jabatan-jabatan di Polri dan TNI dikendalikan, sementara kepala daerah dibiarkan sibuk memperkaya diri dengan cara korupsi agar bisa diperas," demikian Hatta. [guh]


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya