Berita

ilustrasi

Pemilihan Ketua Pansus RUU Kamnas Buntu

SENIN, 05 MARET 2012 | 17:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Rapat pemilihan Ketua Pansus RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang mulai berjalan beberapa saat lalu mengalami kebuntuan.

"Deadlock, masing-masing fraksi ingin jadi ketua Pansus," kata salah seorang calon ketua, Trimedya Panjaitan, kepada wartawan beberapa saat lalu, di gedung Nusantara III DPR, Senayan, Senin, (5/3).

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP ini mengatakan, penentuan ketua Pansus yang melibatkan lintas komisi akhirnya dibicarakan esok di tingkat pimpinan sembilan fraksi di DPR.


"Rencananya besok (Selasa, 6/3) pimpinan-pimpinan fraksi akan mengadakan pertemuan untuk menentukan ketua pansus," ujarnya.
 
Hingga kini, substansi RUU masih mengancam dan "sangat mengerikan" bagi kekuatan civil society di Indonesia dan merupakan kemunduran dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Maka itu posisi ketua fraksi sangat penting.

"Kalau kita melihat substansinya dari 60 pasal, 17 fokus di keamanan bukan pertahanan. Kalau sampai disahkan pasal-pasal ini, kita akan set back. Akan ada kopkamtib di daerah. Civil society tidak kuat lagi, boleh menyadap, menahan dan menangkap orang," papar Trimedya.

Sejak RUU ini masih dibahas di Komisi I, kader PDIP sudah meminta agar RUU dikembalikan ke pemerintah untuk disempurnakan. Sayangnya, dalam proses perdebatan di Panja, PDIP tidak berhasil memperjuangkannya. Akhirnya digunakan opsi kedua, membawa isu ke tingkat Pansus gabungan komisi I, II, dan III.[ald]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya