Berita

KPK Akan Diguncang Petaka Baru (?)

MINGGU, 04 MARET 2012 | 13:55 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam akan kembali dilanda skandal besar terkait kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games yang melibatkan M. Nazaruddin.

Sebuah informasi yang diterima Rakyat Merdeka Online menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi pergantian atau rotasi pejabat di lingkungan KPK. Diduga kuat pergantian ini terkait dengan pemeriksaan M. Nazaruddin.

Masih menurut informasi tersebut, KPK sendiri sedang bekerja keras agar pergantian jabatan itu tidak dikait-kaitkan publik dengan kasus yang ditangani, terutama terkait M Nazaruddin. Pejabat itu akan dikembalikan ke instansinya.

Karenanya, sedang disusun skenario agar pergantian itu tidak mengejutkan publik dan hanya akan menjadi bagian dari rotasi biasa yang selalu dilakukan KPK dengan dua instansi terkait KPK, yaitu Polri dan Kejaksaan Agung.

Juga disebutkan, pejabat KPK yang akan dirotasi itu diduga mempunyai hubungan dengan M Nazaruddin. Diduga juga, hubungan inilah yang selama ini mempersulit kerja KPK untuk mengungkap kasus-kasus Nazaruddin.

Informasi yang beredar mengatakan, hubungan Nazaruddin dengan pejabat KPK ini sudah terjalin sebelum kasus Wisma Atlet terungkap.

Hubungan antara pejabat KPK dengan pihak berperkara sebenarnya bukan sekali ini. Sebelumnya, kasus Nazaruddin ini sempat membuat babak-belur KPK. Ini terjadi ketika Nazaruddin menyebutkan bahwa salah satu komisioner KPK saat itu, Chandra Hamzah sempat berkunjung ke rumah Nazaruddin.

Akibat dari "ocehan" Nazaruddin tersebut, KPK akhirnya membentuk Komite Etik dan melakukan pemeriksaan. Bukan hanya kepada Chandra Hamzah. Tapi juga kepada mantan Deputi Penindakan, Ade Raharja dan beberapa politisi yang namanya disebut Nazaruddin.

Komite etik sendiri akhirnya memutuskan beberapa hukuman etik kepada nama-nama yang disebut Nazaruddin.

Selain Nazaruddin, hubungan antara Angelina Sondakh yang kemudian menjadi salah satu tersangka dalam kasus Wisma Atlet denga pihak "internal" KPK juga terungkap. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya