Berita

KPK Akan Diguncang Petaka Baru (?)

MINGGU, 04 MARET 2012 | 13:55 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam akan kembali dilanda skandal besar terkait kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games yang melibatkan M. Nazaruddin.

Sebuah informasi yang diterima Rakyat Merdeka Online menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi pergantian atau rotasi pejabat di lingkungan KPK. Diduga kuat pergantian ini terkait dengan pemeriksaan M. Nazaruddin.

Masih menurut informasi tersebut, KPK sendiri sedang bekerja keras agar pergantian jabatan itu tidak dikait-kaitkan publik dengan kasus yang ditangani, terutama terkait M Nazaruddin. Pejabat itu akan dikembalikan ke instansinya.

Karenanya, sedang disusun skenario agar pergantian itu tidak mengejutkan publik dan hanya akan menjadi bagian dari rotasi biasa yang selalu dilakukan KPK dengan dua instansi terkait KPK, yaitu Polri dan Kejaksaan Agung.

Juga disebutkan, pejabat KPK yang akan dirotasi itu diduga mempunyai hubungan dengan M Nazaruddin. Diduga juga, hubungan inilah yang selama ini mempersulit kerja KPK untuk mengungkap kasus-kasus Nazaruddin.

Informasi yang beredar mengatakan, hubungan Nazaruddin dengan pejabat KPK ini sudah terjalin sebelum kasus Wisma Atlet terungkap.

Hubungan antara pejabat KPK dengan pihak berperkara sebenarnya bukan sekali ini. Sebelumnya, kasus Nazaruddin ini sempat membuat babak-belur KPK. Ini terjadi ketika Nazaruddin menyebutkan bahwa salah satu komisioner KPK saat itu, Chandra Hamzah sempat berkunjung ke rumah Nazaruddin.

Akibat dari "ocehan" Nazaruddin tersebut, KPK akhirnya membentuk Komite Etik dan melakukan pemeriksaan. Bukan hanya kepada Chandra Hamzah. Tapi juga kepada mantan Deputi Penindakan, Ade Raharja dan beberapa politisi yang namanya disebut Nazaruddin.

Komite etik sendiri akhirnya memutuskan beberapa hukuman etik kepada nama-nama yang disebut Nazaruddin.

Selain Nazaruddin, hubungan antara Angelina Sondakh yang kemudian menjadi salah satu tersangka dalam kasus Wisma Atlet denga pihak "internal" KPK juga terungkap. [guh]


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya