Lamen Hendra Saputra: SBY Terjepit!

RMOL. Jika digelar survei untuk menanyakan langsung ke masyarakat, apakah mereka setuju  jika harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) dinaikkan, sudah pasti sebagian besar dari mereka akan menjawab tidak setuju.

Tapi dipastikan pemerintah tidak akan menurut begitu saja terhadap aspirasi masyarakat. Pasalnya, di saat bersamaan, pemerintah mendapat tekanan yang begitu besar dari kelompok neokolim untuk menaikkan BBM dan TDL.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra pagi ini (Minggu, 4/2).

Menurut Lamen, tekanan kelompok neokolim itu jelas terlihat saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan penyesuaian harga minyak harus dilakukan mengingat harga minyak dunia yang saat ini tengah mengalami tren kenaikan.

"Kemudian dengan merevisi asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam APBN-P 2012. Asumsi harga minyak naik dari US$90 per barel dalam APBN 2012, menjadi US$105 per barel," jelas Lamen.

Bukannya mengikuti aspirasi masyarakat, pemerintah diyakini akan menurut keinginan kelompok neokolim dengan menaikkan harga BBM. Tapi karena sebagian besar masyarakat menolak kenaikan harga BBM itu, pemerintah yang kepentingannya terjepit akhirnya mengancam pendemo tola kenaikan harga BBM.

"Tanggapan Menkopolhukam Joko Suyanto yang sejak dini sudah -me-warning pendemo yang akan melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan BBM dan TDL membuktikan bahwa Pemerintah seperti tertekan, panik dan mengkambinghitamkan rakyat," sambung Lamen.

Karena itu pihaknya kecewa dengan pernyataan Menkopolhukam yang memberikan ultimatum yang tak seharusnya dilakukan itu.

"Soal aturan mengemukakan pendapat di muka umum jelas kami mengerti. Lalu pertanyaannya kami kembalikan, apakah pemerintah mengerti etika berpolitik yang benar dan pro rakyat? Kami rasa itu pun tak seutuhnya (dimengerti)," tandasnya. [zul]