Wakil Ketua MPR: Potong Gaji Pejabat 10-15 Persen bila Harga BBM Naik

RMOL. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit terkait dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah seperti memakan buah simalakama.

"Pilihan pemerintah tidak sederhana. Rencana penaikan ini, pemerintah seperti menghadapi buah simalakama. Kalau dinaikkan rakyat bawah semakin sulit dan menderita. Kalau tidak dinaikkan, APBN yang menderita," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dalam jumpa pers di ruang wartawan Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat, (2/3).

Karena itu, Lukman menyarankan pemerintah mengambil langkah strategis dan terobosan baru bila memang pada akhirnya menaikkan harga BBM. Katanya, perlu ada jaminan dari pemerintah bahwa rakyat menikmati kompensasi kenaikan harga BBM itu.

"(Kompensasinya) harus sistemis, fokus, tidak sementara, harus jangka panjang. Seperti, pembangunan infrasturuktur di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi pedesaan," jelas Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

Tapi, dia tidak sepakat bila kompensasinya adalah Bantuan Langsung Tunai yang kini diubah menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "BLT tidak tepat, rawan penyelewengan dan tendensi politiknya amat kuat. BLT ini tidak mendidik. Masyarakat diajari tetap miskin, ramai-ramai mengaku ingin jadi orang miskin," jelasnya.

Kedua, masih kata Lukman, pejabat harus bersedia memotonog gaji mereka. Makanya dituntut kesadaran tinggi dari para elit negeri sebagai penyelenggara negara ini.

"(Pejabat ) harus bersedia potong gajinya 10 sampai 15 persen, mengurangi haknya. Saya bersedia dipotong gaji. Ini memang jumlahnya tidak signifikan. Tapi kalau dikumpul akan membantu keuangan APBN," tandasnya.

Untuk merealisasikan usulannya itu, Lukman mengaku akan mengajak partai lain membicarakannya. [zul]