Berita

pramono anung

HARGA BBM NAIK?

Partai Oposisi Ngaku Belum Jelas Apa yang akan Ditolak atau Diterima

RABU, 29 FEBRUARI 2012 | 11:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Sikap pemerintah yang terlalu berwacana ke publik tentang pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi atau kenaikan harga BBM disayangkan.

"Dua opsi itu juga belum jelas," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di gedung Nusantara III DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (29/2).

Pram, sapaan Pramono Anung, menambahkan, kalaupun BBM naik, pemerintah belum membuat format yang jelas tentang kompensasinya.

"Kalau kompensansinya BLT, pasti akan ditolak semua fraksi," ujar Pram.

Dan kalaupun akan diterapkan BLT, dia curiga itu akan menjadi instrumen pemerintah menuju pemilihan umum 2014.

"Ini tidak adil. Kemarin dalam Paripurna Saudara Akbar Faizal dari hanura sudah menyampaikan ini (penolakan BLT)," ungkap mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.

Pram secara detail belum menerima atau menolak opsi yang ditawarkan pemerintah.

"Apa yang diterima atau yang ditolak, barangnya aja belum jelas?" tanya Pram.

Ia meminta pemerintah harus jelas dan solid dalam membuat keputusan ini. Dan secepatnya mengusulkan kepada DPR mana yang dipilih, opsi pertama atau kedua.

Kalau PDI Perjuangan sendiri memilih yang mana, opsi pertama atau kedua?

"Kirim dulu barangnya?" katanya lagi.

Dalam rapat kemarin, pemerintah dan DPR belum ada kesepakatan tentang kenaikan harga BBM itu. Tapi, dalam rapat itu mengerucut pada dua opsi. Pertama, kenaikan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter. Dan kedua, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar berapa pun harganya. [zul]


Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya