Wow, OJK Awasi Aset Rp 7.778 Triliun

RMOL. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang mengawasi aset lembaga keuangan yang nilainya sebesar Rp 7.778 triliun, setara dengan nominal Produk Domestik Bruto atau seluruh aktivitas ekonomi nasional. Aset keuangan itu berasal dari industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, leasing, financing, pasar modal, penjaminan, pegadaian, dana pensiun dan lainnya.

Hal itu dikatakan Presiden Direktur Nikko Securities, Harianto Solichin pada saat berbicara di  Seminar Nasional yang digelar lembaga pengkajian Sabang-Merauke Circle (SMC) dengan tema Mencari Pimpinan OJK dalam Pusaran Ekonomi-Politik, Antara Tantangan dan Harapan, di Jakarta, Selasa (28/2/) malam.

Karena itu, menurutnya, OJK harus dipimpin seseorang yang independen, berintegritas, takut kepada Allah SWT dan memiliki nasionalisme tinggi.

Menurut Harianto, OJK lahir atas perkawinan antara Kementrian Keuangan dengan Bank Indonesia. Perkawinan regulator BI dengan Kemenkeu ini diharapkan akan melahirkan "anak-anak" yang bagus yang pada akhirnya berdampak pada dunia perekonomian Indonesia. Tantangannya, kata dia, kita harus jaga the big player jangan sampai mengambil posisi yang menentukan arah perekonomian Indonesia.

"The big player yang menentukan ekonomi Amerika telah menghancurkan ekonomi negara adi daya itu. Di sini harus kita cegah," gugahnya.

Terkait independensi OJK, Presiden Direktur Nikko Securities, Harianto meragukan. "Independen OJK dari mana? Pemerintah atau legislatif? Kalau ada krisis siapa yang bertanggung jawab?" tanyanya.

Karena itu, ia mengharapkan, calon anggota dewan komisioner independen baik dari kepentingan pribadi, politis, dan pengusaha.

Senada dengan Harianto, Ketua Dewan Direktur SMC Syahganda Nainggolan juga menilai satu kasus kecil saja sulit di KPK diselesaikan. Apalagi di OJK yang mengawasi ribuan triliunan aset keuangan.

"(Makanya) OJK harus dipimpin oleh manusia setengah dewa, berbermoral dan ahlak yang mulia," ujar Syahganda.

Seminar ini juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis; Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat; Presiden Direktur Bank Mandiri Zulkifli Zaini; dan Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan SMC Dr Perdana W Santosa. [zul]