Perjuangan Seorang Hakim, Mulai Ngekos hingga Jalan Kaki ke Kantor

Menyandang prediket pejabat negara, tidak serta merta seorang hakim merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya. Menjadi hakim betul-betul sebuah pengabdian karena harus menanggung beban dan tanggung jawab berat dan harus bersedia ditugaskan di seluruh pelosok negeri ini.

Tapi, masyarakat tidak banyak tahu bagaimana kondisi hakim sebenarnya itu. Di samping 11 tahun tunjangan hakim dan gaji hakim tidak pernah naik, para 'wakil Tuhan' ini hidup harus siap dengan kondisi yang seadanya.

"Masyarakat tidak tahu kalau hakim harus ngekos karena tidak ada diberikan fasilitas rumah dinas, hakim harus berjalan kaki kekantor karena tidak ada kendaraan," ujar Safi, seorang hakim asal Papua, kepada Rakyat Merdeka Online lewat surat elektronik (Selasa, 28/2).

Safi menceritakan, dirinya harus pindah dengan isteri dan ketiga anaknya dari Papua ke daerah Kalimantan Barat.

"Bukan bermaksud mengeluh, tapi sebagai pejabat di atas kertas, saya harus ngutang ke bank setiap pindah untuk biaya kontrak rumah, beli perabot dan lain-lain. Jadi belum bekerja di tempat tugas yang baru kami sudah ngutang ke bank," ungkapnya miris.

Selama ini Mahkamah Agung sudah mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi termasuk para hakim. Namun faktanya, remunerasi diberikan tanpa kejelasan waktu, sehingga sangat dikeluhkan oleh seluruh pegawai Mahkamah Agung khususnya hakim.

Karena itu, Safi berharap pemerintah dan Mahkamah Agung serta pemangku kepentingan lainnya mau memperhatikan kondisi mereka. "Satu orang hakim berbuat salah, semua orang ribut dan itu wajar. Tapi tidak wajar kalau pemerintah membiarkan hakim diperhatikan kesejahteraannya. Sebab di sisi lain kami dituntut menjadi orang yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat," pungkasnya. [zul]