Awas! Politikus, Pengusaha, hingga Asing Diduga akan Bermain dalam Pemilihan Komisioner OJK

Konflik kepentingan dalam pemilihan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan akan marak yang melibatkan, baik politikus, pemerintah, pengusaha, pelaku bisnis, maupun investor termasuk kemungkinan intervensi asing.

"Seleksi anggota Dewan Komisioner OJK (DK-OJK) yang melibatkan Istana dan DPR akan menjadi ajang pertaruhan berbagai kepentingan ekonomi-politik strategik di Indonesia," kata Ketua Dewan Direktur Syahganda Nainggolan Sabang Merauke Circle di Jakarta, Selasa, (28/2).

Betapa tidak, Syahganda meyakinkan, Dewan Komisioner OJK akan menjadi kelompok pimpinan lembaga dengan pengelolaan aset keuangan yang sangat besar dan menjadi salah satu penentu daya saing keuangan nasional. Selain itu, anggaran OJK akan didanai oleh pelaku industri keuangan sehingga rawan subjektivitas dan diskriminasi yang menguntungkan pemain kakap.

Untuk membincangkan masalah tersebut, SMC akan menggelar seminar Nasional bertajuk Mencari Pimpinan OJK dalam Pusaran Ekonomi-Politik: Antara Tantangan dan Harapan di Ballroom 1A Hotel The Ritz-Charlton, Jakarta, petang nanti pukul 18.30-21.30 WIB (Selasa, 28/2).

Pembicara yang akan hadir yaitu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis; anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat; Presiden Direktur Bank Mandiri Zulkifli Zaini; Presiden Direktur Nikko Securities Indonesia Harianto Solichin; dan Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan SMC Perdana W Santosa.

Menurut Syahganda, ada lima hal yang harus disoroti seputar pemilihan Dewan Komisioner OJK tersebut.

Pertama, bagaimana konsep dan mekanisme terbaik dalam pemilihan pimpinan kolegial OJK agar memenuhi harapan masyarakat luas. Kedua apa dan bagaimana kriteria ideal pimpinan OJK.

Ketiga, apa dan bagaimana antisipasi yang relevan dan rasional dalam seleksi pimpinan OJK untuk mengurangi dampak konflik kepentingan ekonomi-politik tingkat tinggi, apa dampak pembentukan OJK bagi kinerja microprudential keuangan dan investasi nasional baik pasar finansial maupun sektor riil.

Keempat kebijakan apa yang harus diambil oleh Pemerintah untuk menegakkan prinsip good corporate governance, independensi dan masalah informasi asimetrik di OJK ini. Dan, kelima bagaimana bentuk perubahan dan pergeseran arsitektur keuangan nasional sejak implementasi OJK dalam 5 tahun ke depan. [zul]