The Economist: SBY Seperti Bebek Lumpuh

Jajak pendapat yang dilakukan lembaga riset Ipsos baru-baru ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling bahagia di muka bumi. Dari survei itu diketahui bahwa 51 persen orang Indonesia mengaku sangat bahagia. Dalam indeks kebahagiaan versi Ipsos itu Indonesia mengungguli sejumlah negara lain, seperti India, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, Saudi Arabia, Prancis, Italia, Rusia, China, dan juga Korea Selatan.

Indeks Ipsos ini memang menimbulkan kontroversi. Pertama, poling itu hanya melibatkan 19.000 orang dewasa dari 24 negara. Kedua, tidak begitu jelas definisi kebahagiaan yang dimaksud dalam poling itu. Ketiga, kepada para responden, Ipsos yang dipimpin Didier Truchot mengajukan pertanyaan apakah responden sangat bahagia (very happy), agak bahagia (rather happy), tidak begitu bahagia (not very happy) dan tidak bahagia sama sekali (not happy at all).

Keempat, dalam poling itu juga tidak terlihat kaitan antara kemampuan atau daya beli per kapita terhadap kebahagiaan. Sesuatu yang sulit untuk dibayangkan di saat uang menjadi salah satu “keyakinan utama” masyarakat modern. Untuk kasus Indonesia, bukankah semua, atau hampir semua hal, diukur dengan uang?

Dengan purchasing power parity atau kemampuan daya beli per kapita pada 2011 sebesar 4.700 dolar AS, Indonesia berada di urutan pertama. Mengalahkan Meksiko yang berada di urutan ketiga dengan 42 persen orang bahagia dan daya beli per kapita sebesar 15.000 dolas AS. Australia yang memiliki daya beli per kapita sebesar 40.000 dolar AS atau Amerika Serikat yang memiliki daya beli per kapita sebesar 48.000 dolar AS juga berada di bawah Indonesia. Masing-masing dengan 28 persen dan 27 persen orang yang berbahagia.

Atau Korea Selatan yang memiliki daya beli per kapita sebesar 31.800 dolar AS disebutkan hanya memiliki kurang dari 10 persen orang yang bahagia.

Terlepas dari perdebatan mengenai hasil poling Ipsos, majalah ekonomi terkemuka di dunia The Economist dalam tajuknya baru-baru ini yang juga dimuat di versi online memperkirakan, atau tepatnya memastikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak termasuk dalam kelompok orang Indonesia yang berbahagia itu.

“Setelah kemenangan yang mendebarkan pada pemilihan (presiden) 2009, secara alamiah posisi SBY tergelincir. Setidaknya dalam beberapa bulan terakhir,” tulis The Economist.

Dalam pemilihan presiden di tahun itu SBY mendapatkan dukungan sebesar 61 persen, membuatnya dengan mudah menaklukkan Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Namun akhir tahun lalu, dukungan publik kepada SBY, menurut salah satu poling, hanya sebesar 42 persen. Bahkan, dalam poling yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) belum lama ini disebutkan bila tidak ada pembatasan periode pemerintahan, hanya 17,3 persen responden yang memilih SBY.

Di sisi lain, The Economist menyoroti performa buruk Partai Demokrat yang dibesut SBY. Dalam Pemilu 2009, partai ini mendulang suara cukup signifikan, sebesar 21 persen. Ini semacam lompatan yang luar biasa dari perolehan suara dalam pemilu sebelumnya yang hanya 7 persen.

Dalam jajak pendapat terakhir yang dikutip The Economist juga terlihat betapa partai yang kini seyogiyanya dipimpin Anas Urbaningrum itu hanya memiliki popularitas sebesar 13,7 persen.

Untuk menggambarkan kondisi buruk yang dialami Partai Demokrat ini, The Economis merasa perlu mengutip pernyataan salah seorang petinggi partai itu, Hayono Isman, yang sebelum bergabung dengan Partai Demokrat dikenal sebagai dedengkot Partai Golkar.

Menurut Hayono, Partai Demokrat tengah “menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah.”

Menurut The Economist ada dua hal utama yang membuat baik SBY maupun Partai Demokrat tergelincir sedemikian rupa. Pertama, adalah persoalan korupsi yang melilit sejumlah petinggi partai itu sehingga membuat partai itu mendulang public humiliation. Kedua, persepsi publik yang kuat mengenai ketidakmampuan SBY, atau dengan kata lain, publik cenderung menganggap SBY kehilangan otoritas.

Tidak sampai disitu, The Economist dengan terang-terangan menyebut SBY kini sudah tampak seperti lame duck alias bebek lumpuh.

“Barely half-way through his second term, Mr Yudhoyono already looks like a lame duck,” tulis The Economist.

Menteri-menteri yang semestinya membantu SBY tampak mengabaikan dirinya, karena masing-masing mereka sudah fokus pada pemilihan presiden mendatang.

Ketidakmampuan SBY untuk mengambil tindakan tegas, terutama untuk orang-orang di sekitarnya, baik yang berada di kabinet maupun di Partai Demokrat, semakin hari akan semakin memperlemah otoritasnya. Ini akan membuat SBY, seorang mantan jenderal militer, tidak mampu melakukan reformasi yang dibutuhkan bangsa ini.

Apa yang akan dilakukan SBY setelah membaca assessment dari The Economist ini?

Wallahualam bisawab. [guh]