Berita

megawati soekarnoputri/ist

Saat Jadi Presiden, Megawati juga Naikkan Harga BBM!

JUMAT, 24 FEBRUARI 2012 | 10:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebijakan pemerintah saat ini untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memang tak bisa dihindarkan. Bahkan, pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal yang sama.

"Setiap rezim memang melakukan itu. Rezim Soeharto, rezim Megawati, dan rezim SBY. Pada periode pertama, (SBY) kan dua kali itu (naik harga BBM)," ungkap pengamat ekonomi-politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 24/2).

Pemerintah terpaksa menaikkkan harga BBM untuk menutupi difisit anggaran. Harus diingat, saat ini Indonesia bukan lagi negara pengekspor BBM. Karenanya, Indonesia sangat tergantung dengan harga minyak internasional, yang saat ini mencapai 120 dolar per barel. Sementara asumsi pemerintah di APBN 2012 harga minyak 90 dolar per barel.

"Masyarakat Indonsia harus berubah pola pikir bahwa kita bukan lagi sebagai eksportir BBM tapi kita sudah net importir. Jadi memang wajar kalau kita berpikir harga BBM itu dibebankan kepada masyarakat penggunanya," imbuh Syahganda.

"Seperti saat ini orang-orang kaya yang semakin banyak. Dia nggak boleh membeli harga BBM, yang kata negara, disubsidi. Kalau bisa ya membeli BBM yang tidak terlalu banyak disubsidi," sambungnya.

"Jadi kalau dinaikkan 500 perak, tidak masalah menurut saya. Daripada kita disurut pindah ke pertamax. Karena kalau ke pertamax sistemnya tidak siap. Bisa kacau balau (kalau disuruh pindah). Supaya tidak kacau balau, ya memang opsinya harus dinaikkan," demikian Syahganda.

Tapi harus dipastikan, sambung Syahganda, harga BBM untuk angkutan umum, tetap dipertahankan murah seperti sekarang ini. "(Dan) yang paling penting kenaikan itu jangan bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik. Karena itu akan langsung menghanucrkan perekonomian. Karena double kenaikannya (BBM dan TDL),"[zul]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya