Taufik Kiemas: Ah, Senang Saja Melihat Kalau Saudara Ribut...

RMOL. Ketua MPR Taufik Kiemas tidak mau menanggapi pernyataan Sukmawati Soekarnoputri bahwa perjuangan politisi perempuan menumbangkan rezim Orde Baru (Orba) tahun 1998  bukan hanya didominasi Megawati Soekarnoputri.

“Ah, kamu senang saja melihat kalau saudara ribut. Saya tidak mau menanggapi masalah itu lebih jauh,’’ kata Taufik Kiemas kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Ke­tua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri me­nga­takan, bukan hanya Mega­wati tokoh perempuan yang menja­tuhkan rezim Orba. Tapi ada  Ketua Umum PNI, Supeni, dan dirinya.

“Saya pelaku sejarah yang me­nentang Soeharto hingga leng­ser. Mega saja tidak ada di DPR tahun 1998. Saya mau me­lu­rus­kan ko­mentar Taufik Kiemas yang pe­nuh kebohongan di buku Mega­wati Anak Putra Sang Fajar,” ungkap Sukmawati.

Dalam buku Megawati Anak Putra Sang Fajar, Taufik Kiemas mengungkapkan, Megawati ada­lah satu-satunya politisi perem­puan yang menentang rezim Soeharto.

Komentar tersebut menimbul­kan pro dan kontra, khususnya dari kalangan politisi perempuan saat menumbangkan rezim Soeharto.

“Pernyataan Taufik Kiemas ber­lebihan. Bahasa gaulnya le­bay,” kata Sukmawati (Rakyat Merdeka, 20/2).

Taufik Kiemas selanjutnya me­­ngatakan, di da­lam buku itu tidak menye­butkan seperti itu. “Kan tulisan saya di dalam buku itu tidak ada menyebutkan seperti itu,’’ kata­nya.

Berikut kutipan se­lengkap­nya:

Kalau tidak mau mengomen­tari lebih lanjut mengenai kr­i­ti­kan Sukmawati itu, bagai­mana tang­­gapan Anda soal ren­­cana kenai­kan harga BBM?

Saya memper­ta­nyakan urgensi ren­cana kebijakan ter­sebut. Mengingat ke­­naikan harga BBM itu pasti me­nimbulkan resiko, terutama rakyat ba­wah.

Jangan hanya me­li­hat kenaikan harga BBM itu saja. Tapi dam­pak­nya pasti kemana-mana. Arti­nya, harga kebutu­han pokok dan transpor­tasi pasti naik. Ini yang saya mak­sud pasti ada resikonya.

Saya juga mempertanyakan, bila kenaikan harga BBM itu jadi dilakukan, uang subsidi yang ada selama ini dialokasikan ke­mana. Apakah digunakan untuk ke­per­luan rakyat yang kurang mampu, atau untuk mengem­bangkan infrastruktur.

Bagaimana sikap MPR ter­kait kebijakan itu?

Kebijakan ini kan harus rasio­nal. Kalau naik bagaimana. Ka­lau tidak naik bagaimana. Mi­sal­nya bila harga BBM naik, bagai­mana caranya agar tidak menyu­sahkan rakyat. Kita harus men­dorong hal itu, agar kebija­kan ini pro rakyat.

Makanya saya berharap agar DPR harus mengontrol apabila kebijakan ini jadi dilaksanakan.

Apa ada usul dari Anda ter­kait rencana kebijakan itu?

Saya tidak punya usul yang muluk-muluk. Namun sebaiknya kenaikan atau ti­dak ada kenaikan, ke­bijakan itu harus bisa meno­long orang-orang susah.

O ya, Anda per­nah mengu­sul­kan Sri Mulyani men­jadi Capres 2014, apa alasannya?

Saya pada prin­sipnya siapapun boleh mencalon­kan diri jadi pre­si­­den. Masa kita me­larang orang untuk men­calon­kan diri. itu kan sama artinya menyalahi sistem demokrasi yang kami anut. Siapapun boleh maju.

Apakah PDI Perjuangan me­nge­lus Sri Mulyani?

Kan itu dua tahun lagi, masa kita bicarakan sekarang.

Kan itu dua tahun lagi, masa kita bicarakan sekarang.

 Tadi (kemarin, red) Anda ber­temu dengan delegasi MILF, apa yang dibicarakan?

MILF (Moro Islamic Libera­tion Front) pada hakikatnya ingin berdamai dengan pemerin­tah Filipina dengan tetap tinggal di Filipina. Ini kan masalah pem­bagian rejeki yang dianggap ti­dak sesuai oleh masyarakat Moro. Sebab, mereka punya mi­nyak dan mineral.

Apa Anda senang dengan per­temuan itu?

Ya. Intinya saya senang sekali dengan MILF. Mereka tetap berusaha mengedepankan cara-cara damai.

Apa yang Anda sampaikan ke­pada MILF?

Saya menyarankan agar pro­ses damai dikedepankan, walau­pun itu proses yg panjang. Da­mai le­bih baik daripada berpe­rang. Se­bab, kalau berperang yang paling rugi bangsa Moro sendiri.

Kalau masalah kekayaan, pe­me­rintah pusat Filipina tidak mau mengalah. Lebih baik da­mai, itu lebih penting untuk me­nyelesai­kan masalah di bagian selatan Filipina.  [Harian Rakyat Merdeka]