RMOL. Kebijakan impor beras yang dijalankan pemerintah saat ini memang sebuah keniscayaan akibat dari kesalahan pemerintah sendiri. Pemerintah selama ini mengidap penyakit rabun jauh alias myiopic.
Pasalnya, pemerintah selama ini mengabaikan revitalisasi pertanian khususnya padi. Tak hanya itu, pemerintah juga minim memberikan insentif untuk melindungi petani. Akibatnya, terjadi penyusutan jumlah petani yang menanam padi sehingga stok beras nasional selalu terancam kekurangan.
"Bagi saya impor beras saat ini adalah keniscayaan sebagai kebijakan jangka pendek," ungkap ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 21/2).
"Tetapi pemerintah harus segera mengobati kebijakan rabun jauh ini dengan melakukan intensifikasi pertanian dengan sungguh-sungguh tidak sekadar retorika tanpa aksi," sambung dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.
Karena menurutnya, kebijakan pemerintah mengimpor beras sangat keterlaluan alias tidak wajar. Karena Indonesia sebenarnya memiliki geografis dan struktur ekonomi agraris.
Pemerintah memang kembali mengimpor beras. Kemarin, sebanyak 15.000 ton beras impor asal India mulai masuk ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang. [zul]
