Berita

angelina sondakh

Tim Andi Arief Tidak Mengalihkan Isu Angelina Sondakh

JUMAT, 17 FEBRUARI 2012 | 13:10 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Tim Bencana Katastropik Purba yang meneliti sejumlah catatan sejarah dan gejala geologi yang berkaitan dengan bencana di masa-masa silam tidak menggunakan uang negara. Tim ini pun bekerja bukan untuk mengalihkan isu politik, termasuk isu yang menyangkut politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan.

"Ini adalah riset indepen yang dilakukan oleh beberapa individu yang kemudian bergabung dalam tim. Tidak ada uang negara yang digunakan. Saya juga tidak dibayar negara. Ada uang pinjaman dari sana-sini yang tidak mengikat, dan saya menggunakan alat-alat dari teman-teman," ujar Dr. Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) yang menjadi salah seorang peneliti ahli dalam tim yang dibentuk Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (KSP BSB) itu.

"Bergabung dengan tim membuat saya dan kawan-kawan lebih mudah dalam melakukan penelitian," ujarnya lagi ketika berbicara dalam rapat yang digelar di Sekretariat Negara di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat (Jumat, 17/2).

Dalam rapat itu, Tim Bencana Katastropik Purba menyerahkan hasil penelitian mereka kepada tiga kementerian, yakni Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sejumlah peneliti dari berbagai lembaga, termasuk IAGI juga hadir dalam rapat yang dipimpin Asisten SKP BSB Erick Ridzky. Selain Andang Bachtiar, peneliti utama Tim Bencana Katastropik Purba yang hadir adalah Dr. Danny Hilman dan Dr. Didit Budiyanto Ontowiryo.

SKP BSB Andi Arief menimpali ucapan Dr. Andang dengan mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan tim tersebut juga tidak dilakukan untuk mengalihkan isu politik.

"Bukan untuk mengalihkan (misalnya) isu Angelina Sondakh," ujarnya.

"Kami tidak menggunakan aset negara, kecuali ruang rapat dan konsumsi saat rapat," ujarnya lagi sambil mengatakan bahwa hal lain yang mereka gunakan adalah jaringan kelembagaan untuk mempermudah akses para peneliti. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya