Berita

angelina sondakh

Tim Andi Arief Tidak Mengalihkan Isu Angelina Sondakh

JUMAT, 17 FEBRUARI 2012 | 13:10 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Tim Bencana Katastropik Purba yang meneliti sejumlah catatan sejarah dan gejala geologi yang berkaitan dengan bencana di masa-masa silam tidak menggunakan uang negara. Tim ini pun bekerja bukan untuk mengalihkan isu politik, termasuk isu yang menyangkut politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan.

"Ini adalah riset indepen yang dilakukan oleh beberapa individu yang kemudian bergabung dalam tim. Tidak ada uang negara yang digunakan. Saya juga tidak dibayar negara. Ada uang pinjaman dari sana-sini yang tidak mengikat, dan saya menggunakan alat-alat dari teman-teman," ujar Dr. Andang Bachtiar, mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) yang menjadi salah seorang peneliti ahli dalam tim yang dibentuk Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (KSP BSB) itu.

"Bergabung dengan tim membuat saya dan kawan-kawan lebih mudah dalam melakukan penelitian," ujarnya lagi ketika berbicara dalam rapat yang digelar di Sekretariat Negara di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat (Jumat, 17/2).

Dalam rapat itu, Tim Bencana Katastropik Purba menyerahkan hasil penelitian mereka kepada tiga kementerian, yakni Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sejumlah peneliti dari berbagai lembaga, termasuk IAGI juga hadir dalam rapat yang dipimpin Asisten SKP BSB Erick Ridzky. Selain Andang Bachtiar, peneliti utama Tim Bencana Katastropik Purba yang hadir adalah Dr. Danny Hilman dan Dr. Didit Budiyanto Ontowiryo.

SKP BSB Andi Arief menimpali ucapan Dr. Andang dengan mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan tim tersebut juga tidak dilakukan untuk mengalihkan isu politik.

"Bukan untuk mengalihkan (misalnya) isu Angelina Sondakh," ujarnya.

"Kami tidak menggunakan aset negara, kecuali ruang rapat dan konsumsi saat rapat," ujarnya lagi sambil mengatakan bahwa hal lain yang mereka gunakan adalah jaringan kelembagaan untuk mempermudah akses para peneliti. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya