Berita

andi arief

KATASTROPIK PURBA

Mengapa Kalau Andi Arief Bicara Jadi Ribut?

JUMAT, 17 FEBRUARI 2012 | 11:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief tengah memimpin presentasi hasil peneltian yang dilakukan Tim Bencana Katastropik Purba yang dibentuk kantornya. Tim tersebut dibentuk untuk mempelajari catatan sejarah dan bukti geologis yang meninggalkan tanda-tanda kebencanaan di masa lalu.

Rapat yang tengah berlangsung dan digelar di lantai tiga gedung Sekretariat Negara di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, dihadiri perwakilan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wakil dari Mabes Polri dan TNI juga terlihat hadir memenuhi ruangan. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky juga hadir.

Saat laporan ini ditulis, Dr. Danny Hilman tengah mempresentasikan hasil penelitian di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Di sebelah kanannya duduk Dr. Andang Bachtiar yang juga mempresentasikan penelitian di Batujaya, Jawa Barat.

"Saya diperintahkan Presiden SBY untuk berkordinasi dengan tiga kementerian," ujar Andi Arief saat membuka rapat.

Sekitar satu setengah lalu, sebutnya, belasan periset yang merupakan tim ahli SKP BSB mulai membicarakan pentingnya mengkaji hubungan antara bencana dan peradaban di masa lalu.

"Terus terang saya tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang ini. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau saya berkordinasi dengan para ahli," ujarnya lagi.

Kordinasi dan penelitian yang dilakukan para ahli di Tim Bencana Katastropik Purba dilakukan untuk mengisi kekosongan riset kebencanaan yang selama ini kosong.

"Selama ini lebih banyak dilakukan secara personal. Akhirnya ketika gempa bumi dan letusan gunung terjadi, karena kita miskin katalog, banyak korban yang jatuh," kata Andi yang didampingi Kordinator Tim Bencana Katastropik Purba Erick Ridzky.

Dalam perjalanan penelitian inilah, Kantor SKP BSB menemukan hal-hal di luar kebencanaan.

"Kami berharap ketiga kementerian berkenan untuk mempertimbangkan hasil penelitian tim ini. Terserah apakah akan dilanjutkan atau tidak, karena itu sudah di luar kewenangan saya. Kalau dianggap perlu dan brmanfaat bagi kita semua, silakan dilanjutkan. Kalau dirasa tidak ada gunanya, dihentikan," masih kata Andi Arief.

Dia menyadari bahwa penelitian yang dilakukan tim yang pembentukannya ini mendapat izin dari Presiden SBY menuai kontroversi. Tetapi menurut Andi Arief, terlepas dari kontroversi dan ketidakpercayaan publik, apa yang dilakukan tim tersebut adalah untuk mengisi kekurangan katalog bencana nasional dalam konteks mitigasi bencana.

"Saya tidak tahu mengapa kalau saya bicara jadi ribut. Tetapi ini untuk mengisi kekurangan katalog bencana," demikian Andi Arief. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya