Berita

andi arief

KATASTROPIK PURBA

Mengapa Kalau Andi Arief Bicara Jadi Ribut?

JUMAT, 17 FEBRUARI 2012 | 11:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief tengah memimpin presentasi hasil peneltian yang dilakukan Tim Bencana Katastropik Purba yang dibentuk kantornya. Tim tersebut dibentuk untuk mempelajari catatan sejarah dan bukti geologis yang meninggalkan tanda-tanda kebencanaan di masa lalu.

Rapat yang tengah berlangsung dan digelar di lantai tiga gedung Sekretariat Negara di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, dihadiri perwakilan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wakil dari Mabes Polri dan TNI juga terlihat hadir memenuhi ruangan. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky juga hadir.

Saat laporan ini ditulis, Dr. Danny Hilman tengah mempresentasikan hasil penelitian di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Di sebelah kanannya duduk Dr. Andang Bachtiar yang juga mempresentasikan penelitian di Batujaya, Jawa Barat.

"Saya diperintahkan Presiden SBY untuk berkordinasi dengan tiga kementerian," ujar Andi Arief saat membuka rapat.

Sekitar satu setengah lalu, sebutnya, belasan periset yang merupakan tim ahli SKP BSB mulai membicarakan pentingnya mengkaji hubungan antara bencana dan peradaban di masa lalu.

"Terus terang saya tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang ini. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau saya berkordinasi dengan para ahli," ujarnya lagi.

Kordinasi dan penelitian yang dilakukan para ahli di Tim Bencana Katastropik Purba dilakukan untuk mengisi kekosongan riset kebencanaan yang selama ini kosong.

"Selama ini lebih banyak dilakukan secara personal. Akhirnya ketika gempa bumi dan letusan gunung terjadi, karena kita miskin katalog, banyak korban yang jatuh," kata Andi yang didampingi Kordinator Tim Bencana Katastropik Purba Erick Ridzky.

Dalam perjalanan penelitian inilah, Kantor SKP BSB menemukan hal-hal di luar kebencanaan.

"Kami berharap ketiga kementerian berkenan untuk mempertimbangkan hasil penelitian tim ini. Terserah apakah akan dilanjutkan atau tidak, karena itu sudah di luar kewenangan saya. Kalau dianggap perlu dan brmanfaat bagi kita semua, silakan dilanjutkan. Kalau dirasa tidak ada gunanya, dihentikan," masih kata Andi Arief.

Dia menyadari bahwa penelitian yang dilakukan tim yang pembentukannya ini mendapat izin dari Presiden SBY menuai kontroversi. Tetapi menurut Andi Arief, terlepas dari kontroversi dan ketidakpercayaan publik, apa yang dilakukan tim tersebut adalah untuk mengisi kekurangan katalog bencana nasional dalam konteks mitigasi bencana.

"Saya tidak tahu mengapa kalau saya bicara jadi ribut. Tetapi ini untuk mengisi kekurangan katalog bencana," demikian Andi Arief. [guh]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya