Pelopor Gerakan Anti Sri Mulyani Siap Head to Head dengan Boediono

Pernyataan Presiden SBY bahwa bailout untuk Bank Century yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun tidak merugikan keuangan negara sungguh sebuah keteledoran maha dahsyat. Bagaimana mungkin seorang kepala pemerintahan dapat mengatakan hal itu sementara lembaga legislatif (DPR RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dua lembaga tinggi lain yang melakukan penyelidikan khusus untuk megaskandal ini, mengatakan menemukan indikasi pelanggaran hukum dan peraturan.

"Pernyataan SBY itu payah. Dia tidak peka dan kok merasa kena jeratan Centurygate?" ujar Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online Selasa malam (14/2).

"Jawaban normatif yang disampaikan dalam tanya jawab dengan wartawan yang disiarkan langsung itu (Senin, 13/2) sungguh memprihatinkan. Memperlihatkan gejala amnesia," sambung pelopor Gerakan Hindari Memilih Sri Mulyani (HMS) ini.

Dua tahun terakhir ini Sasmito termasuk pihak yang gencar mempersoalkan sejumlah kasus kejahatan kerah putih yang bernuansa criminal policy. Megaskanda dana talangan untuk Bank Century, menurutnya, hanya merupakan satu dari sekian kasus kejahatan keuangan yang melibatkan figur-figur sentral otoritas keuangan dan perbankan. Sasmito baru-baru ini mengembangkan kampanyenya ke dunia internasional dengan menjadi editor khusus versi bahasa Inggris sebuah majalah yang menguliti megaskandal tersebut.

"Ini benar-benara mengelabui rakyat. Apa dikira rakyat buta huruf semua? Silakan undang saya untuk head to head dengan Boediono dan Sri Mulyani yang jadi aktor utama di balik megakasus ini," ujarnya lagi.

"Kalau hasil penyelidikan BPK dan DPR tidak dijadikan acuan dalam prodses hukum, mendingan kedua lembaga itu dibubarkan dan uang yang dipakai untuk membayar gaji mereka dibelikan sembako saja," demikian Sasmito miris. [guh]