Berita

nazaruddin/ist

Inilah Perusahaan Nazar yang Terancam Dijerat Pasal Pencucian Uang

SELASA, 14 FEBRUARI 2012 | 18:33 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan M Nazaruddin sebagai tersangka dalam dugaan pencucian uang terkait pembelian saham Garuda oleh kelompok Permai Group.

Untuk pertama kali, KPK menggunakan UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pengungkapan kasus korupsi. Digunakannya UU ini, memunginkan bagi penyidik KPK untuk menjerat perusahaan-perusahaan atau pengurus perusahaan yang terindikasi  korupsi.

Pasal 3 UU 8/2010 menyebutkan: "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yg diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar."


Dalam keterangannya kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor (16/1), wakil direktur keuangan Permai Group Permai, Yulianis mengungkapkan beberapa perusahaan di bawah Permai Group.

Kepada majelis hakim, Yulianis mengungkapkan bahwa pengurus perusahaan itu adalah kerabat M Nazarudin dan karyawan Permai Group yag dipaksa menjadi pengurus.

Dalam kesaksiannya, Yulianis menyebut beberapa nama perusahaan dan pengurus di bawah Permai Group. Yaitu, PT Anak Negeri, PT Exartech, PT Permai Raya Wisata, PT Mahkota Negara, PT Anugerah, PT Mega Niaga, PT Pasific, PT Chakra Wajah, PT Dharmasraya, PT Money Changer.

"Waktu tender flu burung 2009, nama Pak Nazar masih ada di PT Anugerah sebagai Komisaris. Kemudian diganti Pak Hasyim, adiknya," kata Yulianis.

"PT Anak Negeri, Dirutnya Edi Agus Mulyadi, kakak iparnya Bu Neneng Sri Wahyuni. Direkturnya Rosalina Manulang dan Direktur lainnya Luis, karyawan tapi sudah keluar," kata Yulianis kepada majelis hakim.

"PT Mahkota Negara, Direktur Utamanya Ibu Rita Zahara, kakak kandung Pak Nazaruddin. Sebelum diganti Pak Marisi Martondang, karyawan. Ada juga Pak Ayyub Khan (Ketua DPRD Jember), saudara Pak Nazaruddin," kata Yulianis.

"Pengurus lain di PT Anugerah adalah Yunus Rasyid, komisaris, pamannya Pak Nazaruddin. Direktur utamanya Rizal Ahmad, saudaranya Ibu Neneng Sri Wahyuni. Direkturnya Amin Handoko, karyawan dan Wasis," sambungnya.

Untuk PT Exartech, Yulianis menyebutkan: Komisaris Utama adalah Octarina Furi, karyawan, Komisari: Jimmy R Take, teman Nazaruddin dan Gerhana Sianipar, karyawan.

"Money Changer, Komisarisnya Ayuredentina, istri Alaidin Rappani, temannya Bu Neneng. Direktur Utamanya saya sendiri dan Direktur Papas, staf keuangan," demikian Yulianis.[guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya