Berita

ilustrasi

Pelopor HMS Sarankan Jurus Lain untuk Membongkar Tuntas Intelectual Fraud di Balik Centurygate

MINGGU, 12 FEBRUARI 2012 | 21:16 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengundang ahli perbankan dari kalangan kampus untuk mengusut megaskandal dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang diduga melibatkan sejumlah petinggi otoritas moneter dan keuangan nasional.

"(Mereka) sudah direkayasa agar kompak membela Sri Mulyani dan Boediono," ujar pelopor Gerakan Hindari Memilih Sri Mulyani, Sasmito Hadinagoro, kepada Rakyat Merdeka Online.

Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan dan Ketua KSSK ketika bailout digelontorkan sejak November 2008 hingga Juli 2009. Adapun Boediono adalah Gubernur BI sejak Mei 2008 hingga mengundurkan diri setahun kemudian untuk mendampingi SBY dalam Pilpres 2009. Boediono juga yang paling ngotot agar Bank Century ditetapkan sebagai bank bermasalah berdampak sistemik dan diberi bantuan yang kelak membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Sasmito yang dalam beberapa tahun terakhir begitu getol mendorong upaya membongkar kejahatan krah putih bernuansa criminal policy itu menyarankan agar KPK melibatkan mantan ditektur Bank Indonesia, Paul Sutopo dan Hendro Budianto. Menurutnya, kedua oramng ini memiliki pemahaman mengenai riwayat Bank Century sejak sebelum tiga bank, yakni Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC milik Robert Tantular dimerger.

Menurut Sasmito, Boediono membantu Bank CIC milik Robert Tantular sejak 2002 sehingga mampu membeli Bank Danpac dan Bank Pikko. Ia juga menyebut sejumlah dana yang menurutnya telah digelontorkan kepada bank milik Robert Tantular sebelum merger dilakukan.

Selain kedua orang itu, Sasmito juga menyarankan agar KPK mengundang auditor senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mulyadi M.Sc., dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie serta mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

"Ayo, beranikan mengundang beliau berlima. (Bila berani) pastilah terbongkar intelectual fraud Bank Century," demikian Sasmito sambil mengingatkan agar Abraham Samad Cs mempraktikkan prinsip hukum yang harus tajam ke atas. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya