Berita

ilustrasi

Pelopor HMS Sarankan Jurus Lain untuk Membongkar Tuntas Intelectual Fraud di Balik Centurygate

MINGGU, 12 FEBRUARI 2012 | 21:16 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengundang ahli perbankan dari kalangan kampus untuk mengusut megaskandal dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang diduga melibatkan sejumlah petinggi otoritas moneter dan keuangan nasional.

"(Mereka) sudah direkayasa agar kompak membela Sri Mulyani dan Boediono," ujar pelopor Gerakan Hindari Memilih Sri Mulyani, Sasmito Hadinagoro, kepada Rakyat Merdeka Online.

Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan dan Ketua KSSK ketika bailout digelontorkan sejak November 2008 hingga Juli 2009. Adapun Boediono adalah Gubernur BI sejak Mei 2008 hingga mengundurkan diri setahun kemudian untuk mendampingi SBY dalam Pilpres 2009. Boediono juga yang paling ngotot agar Bank Century ditetapkan sebagai bank bermasalah berdampak sistemik dan diberi bantuan yang kelak membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Sasmito yang dalam beberapa tahun terakhir begitu getol mendorong upaya membongkar kejahatan krah putih bernuansa criminal policy itu menyarankan agar KPK melibatkan mantan ditektur Bank Indonesia, Paul Sutopo dan Hendro Budianto. Menurutnya, kedua oramng ini memiliki pemahaman mengenai riwayat Bank Century sejak sebelum tiga bank, yakni Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC milik Robert Tantular dimerger.

Menurut Sasmito, Boediono membantu Bank CIC milik Robert Tantular sejak 2002 sehingga mampu membeli Bank Danpac dan Bank Pikko. Ia juga menyebut sejumlah dana yang menurutnya telah digelontorkan kepada bank milik Robert Tantular sebelum merger dilakukan.

Selain kedua orang itu, Sasmito juga menyarankan agar KPK mengundang auditor senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mulyadi M.Sc., dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie serta mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

"Ayo, beranikan mengundang beliau berlima. (Bila berani) pastilah terbongkar intelectual fraud Bank Century," demikian Sasmito sambil mengingatkan agar Abraham Samad Cs mempraktikkan prinsip hukum yang harus tajam ke atas. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya