Berita

ilustrasi

Pelopor HMS Sarankan Jurus Lain untuk Membongkar Tuntas Intelectual Fraud di Balik Centurygate

MINGGU, 12 FEBRUARI 2012 | 21:16 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengundang ahli perbankan dari kalangan kampus untuk mengusut megaskandal dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang diduga melibatkan sejumlah petinggi otoritas moneter dan keuangan nasional.

"(Mereka) sudah direkayasa agar kompak membela Sri Mulyani dan Boediono," ujar pelopor Gerakan Hindari Memilih Sri Mulyani, Sasmito Hadinagoro, kepada Rakyat Merdeka Online.

Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan dan Ketua KSSK ketika bailout digelontorkan sejak November 2008 hingga Juli 2009. Adapun Boediono adalah Gubernur BI sejak Mei 2008 hingga mengundurkan diri setahun kemudian untuk mendampingi SBY dalam Pilpres 2009. Boediono juga yang paling ngotot agar Bank Century ditetapkan sebagai bank bermasalah berdampak sistemik dan diberi bantuan yang kelak membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Sasmito yang dalam beberapa tahun terakhir begitu getol mendorong upaya membongkar kejahatan krah putih bernuansa criminal policy itu menyarankan agar KPK melibatkan mantan ditektur Bank Indonesia, Paul Sutopo dan Hendro Budianto. Menurutnya, kedua oramng ini memiliki pemahaman mengenai riwayat Bank Century sejak sebelum tiga bank, yakni Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC milik Robert Tantular dimerger.

Menurut Sasmito, Boediono membantu Bank CIC milik Robert Tantular sejak 2002 sehingga mampu membeli Bank Danpac dan Bank Pikko. Ia juga menyebut sejumlah dana yang menurutnya telah digelontorkan kepada bank milik Robert Tantular sebelum merger dilakukan.

Selain kedua orang itu, Sasmito juga menyarankan agar KPK mengundang auditor senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mulyadi M.Sc., dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie serta mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.

"Ayo, beranikan mengundang beliau berlima. (Bila berani) pastilah terbongkar intelectual fraud Bank Century," demikian Sasmito sambil mengingatkan agar Abraham Samad Cs mempraktikkan prinsip hukum yang harus tajam ke atas. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya