Berita

anas urbaningrum

Perang Semua Lawan Semua di Partai Demokrat

SELASA, 07 FEBRUARI 2012 | 09:05 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Konflik internal Partai Demokrat ternyata jauh lebih rumit dari yang tampak di permukaan. Selain soal kasus suap pembangunan proyek wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, silang sengkarut yang tengah terjadi di partai besutan SBY itu antara lain juga ditingkahi oleh keinginan sejumlah petinggi di daerah merebut kursi ketua umum yang didududki Anas Urbaningrum.

Informasi yang dikumpulkan dari kalangan internal partai menyebutkan setidaknya ada dua pimpinan Partai Demokrat di daerah yang sedang bergerilya dengan memanfaatkan kasus suap wisma atlet tadi. Disebutkan pula bahwa target keduanya adalah pergantian ketua umum melalui jalur Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan digelar bilamana Anas Urbaningrum dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus-kasus yang dituduhkan kepada dirinya.

Keduanya disebutkan secara aktif ikut memanaskan suhu di kalangan Dewan Pembina Partai Demokrat. Sejauh ini, pernyataan SBY selaku Ketua Dewan Pembina, pekan lalu, dinilai sebagai peringatan yang cukup keras yang secara eksklusif dialamatkan kepada Anas Urbaningrum. Dalam pernyataan yang disampaikan di kediaman SBY di Cikeas, Cibubur, Jawa Barat, itu SBY memang mengatakan bahwa Anas Urbaningrum tidak dinonaktifkan dari jabatan ketua umum partai. Tetapi, SBY sesungguhnya masih membuka peluang untuk mengambil tindakan yang lebih keras lagi bila proses hukum menemukan keterlibatan Anas Urbaningrum.

"Proses hukum, sekali lagi di KPK, masih berlangsung. Kita pegang azas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa mendahului apa yang dihasilkan oleh KPK," ujar SBY.

"Beberapa kali ketua umum Partai Demokrat menyatakan bahwa tidak bersalah dan tidak terlibat dalam semua dugaan korupsi yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. Korupsi dan juga dugaan money politics. Saya pegang teguh kata-kata dan pernyataan itu. Kecuali kalau KPK menentukan lain nantinya," sambung SBY.

SBY juga meminta Anas Urbaningrum tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, serta melakukan komunikasi politik untuk menjernihkan suasana dan nama baik partai serta kader partai.

Nah, manuver-manuver politik seperti itulah yang mampu mengubah arah sejumlah tokoh Partai Demokrat yang tadinya mendukung kini melawan dan meminta Anas Urbaningrum mengundurkan diri. Ada yang mengubah sikap secara terbuka, ada juga yang melakukan perlawanan dan penggembosan secara diam-diam.

Sebegitu panas suhu politik di tubuh Partai Demokrat sampai-sampai seorang petinggi menggunakan istilah "perang semua melawan semua". Istilah ini diambil dari kitab Leviathan yang ditulis ilmuwan politik Inggris, Thomas Hobbes, seusai perang saudara Inggris di abad 17 lalu. "Perang semua melawan semua" atau "bellum omnum conta omnes" mengandaikan bahwa semua pihak dalam sebuah komunitas saling bermusuhan dan siap menaklukkan satu sama lain.

Menurut Thomas Hobbes kondisi inilah yang dibutuhkan sebelum covenant atau kesepakatan baru, tata aturan baru, dilahirkan. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya