RMOL. Akibat dari pembajakan terhadap konstitusi selama 13 tahun reformasi yang mengakibatkan hilangnya kedaulatan dan kemandirian bangsa, budaya korupsi warisan Orde Baru tidak sedikitpun dapat diberantas.
Elit koruptor atau sering disebut "tikus berdasi" beroperasi mulai dari Istana Presiden, kementerian-kementerian, gedung DPR, Gubernur, Bupati sampai Walikota terus menggerogoti APBN/APBD yang mayoritasnya berasal dari pajak rakyat. Karena dari total penerimaan negara pada APBN 2011 sebesar Rp 1.105 triliun, sekitar 76 persennya atau Rp 850,3 triliun bersumber dari sektor pajak.
Menurut Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, modus menghilangkan jejak dari para koruptor dan pengusaha hitam adalah dengan masuk ke partai-partai pemerintah. Salah satunya, Partai Demokrat.
Dia menyebutkan nama M. Nazaruddin, Johny Allen Marbun, Amrun Daulay, Marzuki Ali, Agus Najamuddin, Sukawi Sutarip, Andi Malarangeng, HT Milwan, Yusak Yaluwo. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono, pun diduga terlibat Skandal Century bersama Boediono dan Sri Mulyani. Maka julukan ke Demokrat sebagai sarang koruptor kian menggema setelah ketua umumnya terseret dugaan korupsi proyek Wisma Atlet.
"Jelaslah, tikus pasti melindungi tikus. Sangat dimungkinkan masih banyak tikus berdasi di Demokrat yang belum tersentuh hukum. Layak jika Partai Demokrat dianugerahi gelar sebagai sarang koruptor," tegas Lamen.
Menurut dia, jika begitu adanya, tiada beda antara era SBY dengan era mantan Presiden (almarhum) Soeharto. Seperti bagaimana 13 tahun lalu mahasiswa menurunkan Soeharto, Lamen mengatakan, sangat layak mahasiswa Indonesia juga berikhtiar yang sama memaksa SBY-Boediono segera turun.
[ald]
