RMOL. Konflik buruh dengan pengusaha tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. Pergolakan kaum buruh di kantong-kantong industri selama ini terutama bersumber dari sistem pengupahan tidak layak yang akhirnya meledakkan konflik.
Putaran roda ekonomi yang harusnya menguntungkan semua pihak tidak terjadi. Fakta upah buruh murah dan penghancuran industri nasional itulah yang dikritik habis-habisan oleh para aktivis.
Peneliti Institute for Global Justice, Salamuddin Daeng, mengatakan, selama ini eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekspor bahan mentah, bukan untuk membangun industri. Kemudian, pendapatan eskpor tambang, minyak, gas, batubara, perkebunan, hasil hutan, yang menyumbang kerusakan lingkungan, digunakan untuk impor pangan.
"Pemerintah juga membunuh industri pertanian. Padahal pertanian adalah dasar untuk industri," jelas aktivis Petisi 28 itu kepada wartawan, beberapa saat lalu (Kamis, 2/2).
Akibat dari sikap pemerintah yang mengemis investasi asing untuk membangun industri adalah pembangunan industri bernilai tambah rendah yaitu industri rakitan. Sementara hulu industrinya ada di luar negeri.
Selanjutnya, perdagangan bebas melalui WTO, Free Trade Agreement (FTA), yang menimbulkan serbuan barang impor, baik hasil industri besar, UKM, maupun hasil pertanian, menyebabkan hancurnya usaha nasional.
"Pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja, pendapatan, daya beli, sehingga produk rakyat kehilangan pasarannya. Namun sisi lain berhasil menyalurkan utang atau kartu kredit ke masyarakat sehingga ritel asing yang diuntungkan, yang melemahkan industrialisasi nasional," papar Daeng lagi.
Dia mengatakan, pemerintah menekan upah buruh semurah mungkin sebagai daya saing ekonomi nasional. Juga menekan pendapatan petani dan menjadikan pencabutan subsidi sebagai strategi ekonomi yang melemahkan pendapatan dan daya beli rakyat.
Ketika de-industrialisasi terjadi, negara malah buru-buru meliberalisasi pasar keuangan dan jatuh ke asing. Dengan jatuhnya kontrol uang ke asing, maka tamatlah riwayat industri Indonesia. Padahal, di negara manapun di dunia baik Inggris, AS, China, Jepang, Korea, Rusia, sejarah pembangunan industrialisasi lahir dari dukungan, komando dan kontrol negara.
"Tak ada satupun negara industri yang lahir secara alamiah melalui mekanisme pasar," tegasnya.
Baginya semua fakta itu sudah cukup untuk mengatakan untuk menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono.
"Bersatu bersama gerakan buruh tuntut upah layak dengan duduki bandara, pelabuhan dan jalan untuk selamatkan industri nasional dan gulingkan SBY-Boediono," tandasnya.
[ald]
