Anas Urbaningrum: Jangan Sampai Konflik Meledak di Mana-mana

Konflik agraria yang terkait dengan perkebunan dan pertambangan seperti kasus Mesuji dan Bima adalah contoh nyata betapa konflik masih akrab dengan kita. Potensi konflik agraria seperti ini tersebar di banyak tempat dan banyak daerah di Indonesia. Konflik agraria bisa keras, karena tanah berdimensi banyak, mulai dari ekonomi, martabat, sampai magis.

Karena itu program reforma agraria yang sedang digarap pemerintah harus dijalankan dengan konsisten dan diakselerasi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam rilis kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu siang, 29/1).

Menurut Anas, konflik agraria merupakan satu dari lima akar konflik utama yang sedang melilit Indonesia. Berbagai potensi ancaman konflik yang ada itu bisa menjadi gangguan terhadap kesempatan emas setelah Indonesia masuk ke jajaran negara layak investasi.

“Karena itulah harus benar-benar diwaspadai, diantisipasi dan dikelola dengan cermat. Jangan sampai meledak di mana-mana,” ujarnya.

Selain persoalan agraria, konflik lain berkaitan dengan masalah perburuhan. Misalnya seperti yang baru terjadi di Bekasi, Jawa Barat.

“Potensi sengketa antara buruh dan pengusaha juga ada di daerah-daerah lain. Karena itu, iklim industrial dan relasi buruh-pengusaha harus terus diperbaiki dengan asas kesejahteraan buruh dan kelangsungan bisnis yang sehat,” sambungnya.

Juga ada konflik yang bertendensi SARA. Sebagai bangsa yang majemuk potensi konflik SARA tak terhindarkan. Tradisi pluralisme dan semangat hidup harmoni dalam perbedaan harus terus ditanamkan. Termasuk kepatuhan pada ketentuan dan putusan hukum jika ada masalah yang muncul di tengah masyarakat.

Ancaman lain berupa konflik yang muncul akibat kemiskinan dan pengangguran. Konflik yang bertendensi "kelas" ini bisa berbahaya.

"Kita bersyukur angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Namun demikian kewaspadaan dan antisipasi terhadap soal ini harus sangat serius, di samping kerja keras Pemerintah dan semua pihak untuk terus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan program pro-rakyat," masih kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini.

Ancaman konflik terakhir berkaitan dengan kompetisi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Residu politik pemilihan kepala daerah, misalnya, terbukti menjadi masalah yang serius. Kadangkala dipicu oleh penyelenggaraan yang kurang baik dan ketidakdewasaan elit dalam menyikapi proses dan hasil pemilihan. [guh]