Martin Hutabarat: Badan Kehormatan Jangan Ikuti Permainan Mafia

RMOL. Usul Badan Kehormatan agar kursi ruang rapat Banggar diganti dengan kursi lokal berkualitas setingkat yang harganya jauh lebih wajar mendapat sambutan hangat tapi dengan catatan.

Menurut politisi DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, sudah tidak masuk akal sehat apabila DPR yang selalu meneriakkan perlindungan produksi dalam negeri, ternyata perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya.

"Namun usul penggantian harus disikapi hati-hati dan jangan terburu-buru. Beri kesempatan dulu pada KPK menyidik kasus ini sebab Ketua dan Sekjen DPR sudah melaporkan ke KPK," kata Martin kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis petang (26/1).

Sejak awal dia menyuarakan, terdapat banyak kejanggalan yang memperkuat dugaan penyelewengan. Misalnya, harga kursi yang dilaporkan Rp 24 juta per buah, ternyata setelah ditelusuri harga di Jakarta merek yang sama dan impor dari Jerman, cuma Rp 9 juta per buah. Dari selisih harga kursi saja terdapat potensi kerugian negara lebih Rp 2 miliar dan itu belum termasuk barang lain.

"Oleh karena itu sebaiknya penggantiannya jangan buru-buru dilakukan sebelum KPK mengusutnya," pinta Martin.     

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini meminta Badan Kehormatan tidak mengikuti skenario mafia di DPR yang ingin semua alat bukti dugaan korupsi dihilangkan secepatnya.

"Lagipula urusan penggantian kursi, mebel, lampu, karpet ruangan dan lainnya, bukanlah tugas Badan Kehormatan DPR," tandasnya.[ald]