Berita

Melchias Markus Mekeng

Wawancara

WAWANCARA

Melchias Markus Mekeng: Kami Tuntut Sekretaris Jenderal Kalau Ada Rekaman Tersembunyi

SENIN, 23 JANUARI 2012 | 08:15 WIB

RMOL. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Markus Mekeng mengaku pihaknya yang meminta Sekretaris Jenderal DPR, Nining untuk membuat ruang baru Banggar.

Alasannya, ruangan yang biasa digunakan sudah tidak layak pakai dan tidak memadai, baik ruangan pimpinan, ruang sekretariat, maupun ruang rapat.

“Makanya 30 Juni tahun lalu,  pimpinan Badan Anggaran me­minta kepada Setjen DPR untuk menyiapkan ruangan baru de­ngan sarana dan prasarana pe­nun­jang,” paparnya.

Menurut Mekeng, ruang lama Banggar didesain hanya untuk 55 anggota saja. Tetapi dalam per­ja­lanannya, saat ini anggota Banggar mencapai 85 orang, dan tenaga ahli 10 orang.

Berikut kutipan selengkapnya?


Tapi kenapa ruang baru itu bisa mencapai 150 orang?

Rapat kerja tidak hanya dengan Menteri Keuangan, tapi dengan menteri teknis lainnya. Makanya sering terjadi yang datang 150 orang. Itu alasan kami meminta dibuatkan ruang rapat sesuai kapasitas itu.


Bukankah ini terlihat berle­bihan?

Sekretariat Badan Anggaran juga ingin meningkatkan kapa­sitas badan kelengkapan DPR dengan menaikkan jumlah staf­nya. Tapi seperti kita lihat sendiri bahwa ruangannya terlalu sem­pit. Tidak ada ruang untuk be­kerja dan tidak ada tempat untuk menaruh file-file yang mereka butuhkan.

Selain itu, ruang administrasi juga tidak ada. Lihat sendiri filing resmi untuk urusan negara ada di bawah lantai, sehingga jaminan keamanan tidak bisa kita dapatkan.


Proyek ini menghabiskan Rp 20,3 miliar, itu kan terlalu tinggi?

Sekjen DPR tidak pernah me­nyebutkan Rp 20,3 miliar. Kami hanya dua kali lakukan rapat dengan mereka, tapi tidak me­nye­butkan angka.


Apa yang disampaikan Bang­gar dalam rapat tersebut?

Di dalam rapat yang pertama, kami menyampaikan soal kebu­tuhan Badan Anggaran. Kedua Sekjen DPR menyampaikan desain kepada kami. Tapi tidak pernah ada angka sebesar itu, dan itu bukan tugas kami.


Apalagi yang dibicarakan dalam rapat pertama itu?

Dalam rapat pertama itu sek­jen datang ke kita dan mena­nya­kan kebutuhan apa yang diminta Banggar. Kami sampaikan butuh ruang rapat dan ruang lain, ter­masuk ruang transit menteri juga. Setelah itu mereka mem­buat de­sain dan desainnya di­sam­paikan ke kami.

Kami tidak mau warna ruang sidang tendensius kepada salah satu partai politik. Penerangan­nya harus lebih baik. Warna din­ding harus cerah. Itu saja yang kami sampaikan.


Apalagi yang dibicarakan dalam rapat pertama itu?

Dalam rapat pertama itu sek­jen datang ke kita dan mena­nya­kan kebutuhan apa yang diminta Banggar. Kami sampaikan butuh ruang rapat dan ruang lain, ter­masuk ruang transit menteri juga. Setelah itu mereka mem­buat de­sain dan desainnya di­sam­paikan ke kami.

Kami tidak mau warna ruang sidang tendensius kepada salah satu partai politik. Penerangan­nya harus lebih baik. Warna din­ding harus cerah. Itu saja yang kami sampaikan.


Apa ya tidak dibahas soal biaya?

Tugas kami di sini hanya mem­bahas laporan keuangan peme­rintah pusat, keuangan negara. Bukan membahas hal yang sifatnya seperti itu.


Dana Rp 20,3 miliar dari dana APBN?

Ya, itu bukan tugas kami. Itu tugasnya Sekjen dan BURT.


Bagaimana dengan penga­daan kursi yang harganya mahal?

Kami tidak pernah berhubu­ngan dengan Sekjen untuk kursi berapa, ini itu berapa. Tidak ada urusan. Kerjaan kami banyak. Ini bukan kantor pribadi kami.

Kami datang ke sini bekerja untuk menyiapkan apa yang diperlukan konstituen kami. Perlu listrik, jalan, air, itu tugas kami. Tapi, kalau urusan kursi, meja, itu urusan Sekjen dan BURT. Tidak bisa Banggar mencampuri urusan BURT dan Kesekjenan.


Tapi Sekjen DPR mempu­nyai rekaman berisi permin­taan spesifikasi barang dari pimpinan Banggar?

Silakan dibuka rekamannya. Kalau di sini saya sudah tanya, tidak ada rekaman. Kalau sam­pai ada rekaman yang tersem­bunyi, kami akan tuntut Sekjen bahwa dia ada niat-niat tertentu kepada kami. Kami punya niat baik untuk rakyat.

Kami tidak bersentuhan de­ngan angka-angka. Kami hanya pengguna dan yang menjadi penguasa anggaran itu ada di Sekjen. Saya tegaskan lagi, kami hanya pengguna ruangan, tidak menentukan hal tetek bengek. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya