Athar: Kinerja Timur Pradopo Memble, Buat Apa Anggaran Polri Ditambah

RMOL. Presiden SBY saat Rapat Pimpinan Polri mengatakan akan menambahkan anggaran Rp 8 triliun dari anggaran minimal Rp 48,89 triliun untuk 2012.

“Ini luar biasa. Padahal, kinerja Timur Pradopo memble. Perta­nyaannya, buat apa anggaran Polri ditambah kalau tidak ada prestasinya,’’ tegas Ketua Komisi Kepolisian Indonesia (KKI) Athar, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Timur Pradopo mengatakan, dana tersebut di­perlu­kan agar Polri bisa mencip­takan fungsi dan peran anggota kepolisian yang ideal dalam men­jalankan tugasnya untuk menga­yomi masyarakat dan mencipta­kan keamanan dalam negeri.

Athar selanjutnya mengatakan, kata-kata Timur Pradopo itu ba­gaikan angin surga. Tapi tindakan riilnya tidak ada. Yang terjadi sekarang ini, masyarakat kurang senang terhadap polisi, karena banyak kasus yang menindas rakyat melibatkan polisi.

“Tapi Kapolri tidak bisa ber­buat apa-apa. Ini kan sangat disesalkan,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apalagi alasannya sehingga Anda menilai kinerja Kapolri memble?

Alasannya sederhana saja, coba tanya masyarakat bagai­mana ki­nerja Polri di bawah komando Ti­mur Pradopo di mata mereka. Saya kira jawabanya ku­rang me­muaskan. Kata-kata menga­yomi masyarakat itu hanya sekadar ucapan. Tin­dakan riil­nya tidak terlihat. Ma­sya­rakat kan jadi apatis.

Secara in­ter­nal juga, Kapolri kurang di­terima jajaran pejabat di sana. Sebab, membiar­kan wewe­nang Polri diambil ins­tansi lain. Misal­nya, wewenang Polri dalam penga­wasan orang asing, seka­rang wewenang itu ditangani Imigrasi, Kemen­kum­ham.

Timur Pradopo ti­dak berbuat apa-apa, mem­­biar­kan begitu saja. Ini yang sangat dise­sal­kan jajaran pejabat Polri. Se­bab, Timur di­nilai mengorbankan institusi Polri demi popularitas­nya sendiri.

Maksudnya?

Secara pribadi Timur dipuji pemimpin lembaga atau instansi lain. Sebab, tidak berbuat apa-apa saat  wewenang Polri diambil. Ini kan tindakan kurang bijaksana.

Kenapa Anda bilang begitu?

Timur Pradopo tidak memper­hitungkan Polri nantinya akan terdegradasi dari konstelasi keta­tanegaraan dan fungsinya. Ini semua karena kurang paham tentang masalah keamanan yang hakikinya resultan dengan pene­gak hukum.

Kapolri menerapkan strategi bagai mata angin bermuara dua arah. Membela Polri dengan me­nambah anggaran. Sedangkan untuk kepentingan pribadi­nya menggandeng TNI agar aman untuk menyandang jabatan Kapolri karena dinilai nurut.

Bukankah Timur Pradopo selalu bekerja keras?

Siapa bilang. Kapolri hanya ngo­mong saja selalu bekerja opti­mal di saat tersudut dengan se­rangan opini publik terhadap kinerja Polri. 

Bagaimana dengan kinerja Kapolri sebelumnya?

Sangat berbeda sekali. Misal­nya Biman­toro berhasil memper­juangkan Polri lepas dari ABRI, sehingga sekarang ini Polri di bawah Pre­siden yang dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Kemudian Sutanto saat menja­bat Kapolri membawa Polri me­merangi teroris, judi, dan mafia. Selanjutnya Bambang Hendarso Danuri berhail merebut kewe­nangan Polri dalam menangani Lalu lin­tas dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Sementara Jenderal Timur Pra­dopo malah tidak mampu mem­bendung perebutan wewe­nang Polri dalam pengawasan orang asing yang sekarang ini ditangani Imigrasi. Bukan itu saja, nanti kewenangan Polri di­ambil lagi kalau nanti RUU Kam­nas diun­dangkan.

Kewenangan apa yang bakal diambil itu?

RUU Kamnas dinilai menguta­rakan supremasi power ketim­bang supremasi hukum. RUU Kamnas ini sudah bergulir sejak 2006. Namun selalu gagal karena berbeda dengan dinamika per­kem­bangan masyarakat. Namun terus digulirkan tahun 2007, 2008, 2009, dan Maret 2011. Yang terakhir ini, Timur Pradopo menandatangani persetujuan RUU Kamnas.

RUU Kamnas dinilai menguta­rakan supremasi power ketim­bang supremasi hukum. RUU Kamnas ini sudah bergulir sejak 2006. Namun selalu gagal karena berbeda dengan dinamika per­kem­bangan masyarakat. Namun terus digulirkan tahun 2007, 2008, 2009, dan Maret 2011. Yang terakhir ini, Timur Pradopo menandatangani persetujuan RUU Kamnas.

Apanya yang merugikan Polri, bukankah tujuannya se­mua demi keamanan masyara­kat?

Kalau RUU Kamnas dicermati, ini jelas akan mempecundangi Polri dengan konsep teritorialnya akan menguasai semua lini, dengan dalih tertib sipil, tertib militer. Tapi Timur Pradopo tidak bisa berbuat apa-apa.

Bagaimana reaksi perwira tinggi Polri?

Masyarakat pasti terperanjat kalau tahu lebih dekat masalah internal Polri. Puluhan perwira tinggi nggrundel. Mereka menya­takan  rusak polisi kalau begini.

Apalagi Timur Pradopo cen­de­rung memposisikan teman se­angkatanya (78 sentris) dalam ja­batan strategis. Celakanya te­man seangkatannya itu kinerja­nya buruk, sehingga mencuat kasus perkebunan, tambang, dan judi.

O ya, bagaimana soal reke­ning gendut di elite Polri?

Ini fenomena berbeda. Yang jelas tak ada lagi rekening gendut. Depositnya bukan di Bank, me­lainkan berujud pecahan kaca alias berlian dengan nominal te­rendah senilai Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Selain itu berwujud dolar. Bukan disimpan di brankas namun dititip sama orang lain.  Diduga perwira tinggi ini berhasil menghimpun dana seharinya di atas Rp 3 miliar.

Perwira tinggi yang lain mem­peroleh “86” istilah populer di Polri dari seorang konglomerat yang berpengaruh sebesar Rp 30 miliar tiap bulan. Ini dari proyek kerja sama yang mendatangkan uang tiap hari. [Harian Rakyat Merdeka]