RMOL. Pembahasan RUU Aparat Sipil Negara(ASN) harus merubah paradigma yang prinsipal dalam sistem ASN dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dengan menggunakan Pendekatan pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian saja.
Demikian disampaikan anggota komisi II DPR RI Paula Sinjal, kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 19/1).
"RUU ASN harus lebih mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara," katanya.
Menurutnya, jabatan aparatur sipil negara terdiri dari jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Istilah PNS lanjut dia, diganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu seleksi ASN berdasarkan kompetensi dan ada sanksi pidana yang melanggarnya.
Anggota dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap pembahasan RUU menjadi Undang-undang yang dapat menjadikan para Aparatur sipil Negara menjadi pegawai pemerintah yang profesional.
"Selama ini pegawai negeri sipil masih terjebak dan masuk dalam ranah politik praktis, sehingga tidaklah heran jika jabatannya sebagai PNS akan dipengaruhi siapa pemenang dalam PILKADA pada suatu daerah," katanya.
Untuk itu, salah satu poin yang harus dipertajam dalam RUU ASN adalah adanya larangan bagi ASN menjadi pengurus dan menjadi anggota parpol, dan menekankan prinsip-prinsip merit dalam penerimaan, penetapan, pengangkatan dan promosi ASN.
"Cara ini dapat mengurangi kooptasi politik atas birokrasi, serta memberikan rasa nyaman kepada PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut kata dia, RUU ASN harus mengatur tata tertib mutasi antar daerah, hal ini perlu dijadikan penekanan karena semenjak dicanangkannya Otonomi Daerah, kecenderungannya adalah PNS lokal harus putra daerah setempat. Ini sangat menghawatirkan bagi keberlangsungan NKRI karena sikap primordial kedaerahan ini berpengaruh bagi semangat unifikasi pada seluruh elemen bangsa sehingga RUU ini diharapkan bisa memperkuat peran dan posisi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai perekat NKRI.
"RUU ASN tidak perlu lagi ada penyebutan PNS pusat dan PNS daerah, agar tidak terjadi persepsi bahwa ada dua kedudukan PNS. Peran PNS sebagai perekat NKRI harus diperkuat lagi," tandasnya.
[dem]
