Berita

Dipo Alam

Wawancara

WAWANCARA

Dipo Alam: Sejumlah Menteri Tidak Aktif, Makanya Perlu Reshuffle Lagi

KAMIS, 12 JANUARI 2012 | 09:25 WIB

RMOL. Reshuffle kabinet dilakukan tiga bulan lalu. Tiba-tiba Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengusulkan kepada Presiden SBY agar dilakukan perombakan lagi.

Ini sangat menarik. Sebab, SBY bukan tipikal sering-sering mela­kukan reshuffle kabinet. Dipo Alam tahu mengenai hal itu. Tapi mengapa diusulkan lagi perom­bakan tersebut.

“Saya melihat ada sejumlah menteri yang tidak cepat melaku­kan klarifikasi terhadap masalah. Saya sudah sering ingatkan, tapi tetap saja diam. Makanya saya usulkan reshuffle kabinet,’’ kata Dipo Alam kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.  

Berikut kutipan selengkapnya:


Apa SBY sudah mengingat­kan menteri agar cepat mela­ku­kan klarifikasi kalau ada ma­sa­lah?

Sudah sering dibicarakan saat sidang kabinet. Presiden SBY me­minta agar menteri-menteri aktif memberikan penjelasan ke­pada publik dan meluruskan pem­beritaan yang merugikan pe­merintah atau Presiden. Tapi ke­nyataannya para menteri itu diam saja. Tidak mau meluruskan. Harus­nya diluruskan dong.


Barangkali para menteri itu takut salah?

Tidak perlu merasa takut salah.  Para menteri kan sudah menge­ta­hui permintaan Pak SBY. Ya, la­kukan saja. Jangan diam saja.


Apa Anda ingin menjadi men­teri, sehingga mengusulkan re­shuffle kabinet lagi?

Saya nggak perlu yang begitu-begitu. Saya bekerja bukan ka­rena saya meminta. Tapi karena diminta kok. Buat apa saya cari-cari lagi. Saya sudah dapat kok. Sebelum jadi Seskab pun saya sudah lama jadi deputi.


Apa motivasi Anda mengu­sul­kan reshuffle kabinet lagi?

Kan saya bilang kalau mereka diam saja atau nggak aktif. Kalau kondisinya seperti itu, saya me­ngusulkan dilakukan saja re­shuffle. Boleh saja kan. Ini me­mang hak prerogatif presiden, bukan hak saya. Saya sudah bebe­rapa kali kasih tahu ke para men­teri. Tapi diam saja. Sama sekali tidak aktif memberikan informasi kepada publik.


Bukankah reshuffle kabinet tidak mungkin terjadi lagi?

Saya nggak tahu ada reshuffle lagi atau tidak. Tapi kalau tahun 2012 masih ada menteri yang tidak menggunakan secara efektif Humas-nya, ini menjadi catatan kita. Selanjutnya mengusulkan reshuffle kabinet kepada Bapak Presiden.


Bukankah reshuffle kabinet tidak mungkin terjadi lagi?

Saya nggak tahu ada reshuffle lagi atau tidak. Tapi kalau tahun 2012 masih ada menteri yang tidak menggunakan secara efektif Humas-nya, ini menjadi catatan kita. Selanjutnya mengusulkan reshuffle kabinet kepada Bapak Presiden.


Bisa disebutkan siapa saja men­teri yang tidak cepat mela­kukan klarifikasi itu?

Contohnya saja, ada isu Men­teri Luar Negeri Marty Natale­gawa dikatakan hubungannya retak dengan Presiden. Jelas-jelas isu itu bohong. Tapi dijadikan pem­beritaan. Herannya, menteri tersebut diam saja. Tidak menje­laskan ke publik kondisi sebenar­nya. Makanya sejumlah duta be­sar bertanya kepada saya bagai­mana kondisi sebenarnya.


Apa saja yang ditanyai duta besar itu?

Ada beberapa pertanyaan duta besar. Mereka menanyakan ke­pada saya bahwa di Indonesia ada beberapa keributan politik dan kekerasan dan sebagainya se­hingga investor ragu masuk untuk berinvestasi.


Duta besar mana saja?

Nggak usah disebutkanlah ya. Yang jelas, ada dua duta besar yang mempertanyakan seperti itu. Padahal kita sedang mem­bangun ekonomi. Sementara men­­teri yang terkaitnya diam saja. Ini menjadi rusak semua, kan sayang. Persoalannya kan se­derhana, hanya perlu klarifikasi.

Kalau kita tidak cepat men­jelaskan kepada publik, sangat disayangkan. Padahal itu berita omong kosong saja. Tapi dikutip media massa dengan meminta komentar ke komisi I DPR. Jadi panjang urusannya. Makanya saya minta kepada menteri terkait untuk cepat menjelaskan.


Apa ada investor yang berta­nya kepada Anda terkait masa­lah itu?

Ada juga. Makanya saya bi­lang, klarifikasi setiap masalah itu perlu cepat dilakukan.


Siapa investor itu?

Tidak usah saya sebutkan. Yang pasti investor besar dong. Anda bisa selidiki sendiri inves­tor yang besar.


Kalau menterinya tidak men­je­laskan, apa yang Anda la­ku­kan?

Ya. Saya yang menjelaskan­nya. Lalu masalah ini sudah klir. Tapi ke depan, hal-hal seperti ini perlu dilakukan klarifikasi secara cepat.

Masak menteri diam saja terha­dap berita bohong.


Apa ada menteri lain yang ti­dak melakukan klarifikasi?

Ada kekerasan terkait keru­ku­nan beragama di negeri ini, ma­sak Menteri Agama diam saja. Ini per­lu klarifikasi, sehingga publik itu tahu persoalan sebenarnya. Berita yang bengkok harus cepat dilu­ruskan para menteri. Masak hal seperti ini harus dijawab Pre­siden.


Apa dengan kelalaian seperti ini sudah layak dilakukan re­shuffle kabinet lagi?

Saya kira ya. Pantas-pantas saja dilakukan reshuffle. Sebab,  mereka pasif saja. Tidak mau mem­bela pemerintahnya yang menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi masya­ra­kat.


Terkait kasus Century, apa Men­teri Keuangan perlu kla­rifi­kasi?

Kalau sudah masuk ke ranah hukum, Menteri Keuangan tidak perlu mengklarifikasi. Ngapain jawab-jawab lagi. Biarlah proses hukum berjalan apa adanya.

Kalau ada yang bilang kita takut dengan kasus Century, saya tegaskan kita tidak takut kok. Katanya Ketua KPK hebat, ya silakan diperiksa saja. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya