RMOL. Long march hampir seratus mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi pemuda di Jalan Salemba, Jakarta Pusat, yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB tadi hampir berujung bentrok dengan aparat Polres Jakarta Pusat.
Demonstrasi, yang menyebabkan lalulintas Salemba tersendat, mengusung tuntutan kembali ke UUD 45 yang asli. Kelompok demonstran berangkat dari Tugu Proklamasi dan berjalan sampai kampus Universitas Indonesia, Salemba, sambil membagikan selebaran berisi tuntutan mereka. Meski diguyur hujan, mereka tetap berorasi di beberapa titik kampus sepanjang Tugu Proklamasi-Salemba seperti kampus UBK, STT Jakarta dan UKI.
"Menjelang berakhirnya aksi ada ketegangan dengan polisi, tapi tidak berujung bentrok," kata Wulan, salah seorang perangkat aksi dari kampus Moestopo, beberapa saat lalu, rabu petang (11/1).
Kericuhan terjadi akibat kepolisian tidak mengizinkan mahasiswa memblokade jalan di depan gedung kampus UI Salemba. Selama hampir satu jam mahasiswa memilih melakukan aksinya di depan UI. Penjagaan ketat aparat kepolisian sempat membuat suasana memanas, walau hujan terus menerus menyiram kawasan Salemba.
"Mahasiswa menahan diri dan tidak terprovokasi. Sekarang kami sudah kembali ke UBK," jelasnya.
Humas Aksi, Laradieno, aktivis Universitas Bung Karno, saat dihubungi beberapa waktu lalu mengatakan, kebijakan mengamandemen atau merevisi UUD 45 setelah reformasi 1998 bergulir sudah membawa bangsa Indonesia ke lubang kebodohan dan kemiskinan, serta pengkhianatan pada pasal 33 UUD 45 yang bunyinya "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Maka itu mereka memilih isu kembali ke UUD 45 asli, atau SBY-Boediono turun,
"Itu landasan berpikir kami, dan alasan kami bergerak," ucapnya.
Kampus-kampus yang ikut dalam aksi tadi terdiri dari Universitas Bung Karno, Moestopo, UPN Veteran, Mercu Buana, Universitas Nasional, Universitas Negeri Jakarta, Ibnu Chaldun, BSI, STIMA Kosgoro, Universitas Al Aqidah, Universitas Islam Jakarta, dan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi.
Kasus-kasus konflik tanah dan pertambangan, yang mengakibatkan perlawanan rakyat berujung bentrokan dengan aparat negara yang dibayar pemodal, dianggap mahasiswa sebagai dampak paling telanjang dari perubahan UUD 45.
"Di Mesuji, Bima, Riau dan banyak lagi kasus yang tersembunyi. Kedaulatan rakyat dilanggar kekuasaan modal karena amandemen," tegas Laradieno.
[ald]
