Berita

ilustrasi

Gerakan HMS: Jangan Lupakan Trio Big Fish Mafia Pajak

SELASA, 10 JANUARI 2012 | 11:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memang pantas diadili dalam kasus suap dan korupsi proyek APBN. Begitu juga Nunun Nurbaetie Daradjatun dan Miranda Goeltom dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 silam.

Namun demikian, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro mengingatkan agar semua pihak tidak melupakan kasus mafia pajak berkategori big fish yang juga melibatkan tiga nama besar di republik ini, yakni mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kini Direktur Pelaksana Bank Dunia, mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution yang kini Gubernur BI dan mantan Gubernur BI yang kini Wakil Presiden Boediono.

Sudah sejak Maret tahun lalu Sasmito yang menggagas Gerakan Hindari Memilih Sri Mulyani (HMS) membeberkan kasus-kasus yang melibatkan ketiga orang itu. Ia sudah beberapa kali menyampaikannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik secara tidak langsung maupun langsung kepada Ketua KPK saat itu, Busyro Muqaddas.

"Hati-hati loh. Megaskandal pajak dilupakan," ujarnya dalam pesan yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 10/1).

"Tangkap SMI, Darmin Nasution dan Boediono terkait kasus big fish mafia pajak yang jelas dasar hukumnya. Waspadalah dengan pengalihan ise besar tersebut," sambungnya.

Sasmito sengaja menggunakan istilah big fish untuk merujuk kasus-kasus yang dibeberkannya. Istilah itu dipinjamnya dari Presiden SBY yang pada suatu kali meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap mafia pajak besar.

"Quo Vadis Abraham Samad, orang muda yang hebat yang telah mendapatkan amanah rakyat untuk memimpin KPK. Semoga tidak lupa janji," demikian Sasmito lagi. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya