Berita

ilustrasi/ist

Gerindra: Renovasi Toilet Irasional, Seharusnya Tingkatkan Kesejahteraan Petugas Pembersih DPR

MINGGU, 08 JANUARI 2012 | 10:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Banyak anggota DPR yang resah dengan rencana renovasi toilet di 22 lantai gedung Nusatara I yang memakan aanggaran Rp 2 miliar. Suara penolakan atas rencana itu datang dari hati nurani anggota DPR yang mampu melihat persoalan lebih jernih.

"DPR jadi tuli dan irasional. Saya menghawatirkan citra DPR semakin jadi cemoohan masyarakat apabila terus menerus ngotot membela rencana tak wajar itu," ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu pagi (8/1).

Tindakan irasional, menurutnya, mempraktekkan ketulian. Penghabisan anggaran miliaran rupiah yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan rakyat banyak bukanlah keputusan tepat saat ini.


"Saya kira ada yang salah di DPR sekarang ini. Sebenarnya tidak semua toilet bermasalah, tapi kenapa harus semua diganti? Padahal toilet ini baru diganti tahun lalu, sehingga masih sangat layak digunakan," kata Martin yang sehari-hari bertugas di Komisi Hukum DPR.

Martin mengaku tidak melihat toilet DPR yang bermasalah, namun perawatan kebersihannya yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, petugas pembersih di DPR gajinya kecil dan tidak layak, sehingga sering kurang sigap dalam melaksanakan tugasnya.

"Sering kita tidak tega menegur para petugas kebersihan ini karena gajinya yang kecil itu, padahal anggaran untuk kebersihan ruangan di DPR cukup besar, Rp 61 miliar untuk biaya pemeliharaan gedung dan taman tahun lalu," ungkapnya.

Pada persoalan itu sebetulnya menurut Martin harus dilakukan pembenahan. Mengapa ada toilet yang kurang terawat kebersihannya, meski anggaran yang dipakai untuk sektor itu sangat besar. Oleh karena itu DPR tidak perlu ngotot terhadap kritikan masyarakat.

"Malah sebaiknya DPR membuka hati dan telinganya, sebagai refleksi dari rasionalitas yang sehat," tandasnya. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya