Sjafrie Sjamsoeddin: Kita Butuh Industri Kapal Selam Demi Menjaga Perairan Indonesia

RMOL. Industri pertahanaan maritim Indonesia memiliki fungsi strategis. Terutama keamanan wilayah perairan.

“Luas wilayah Indonesia sekitar tujuh juta kilometer per segi. Lima juta kilometer per segi pe­rairan,” ujar Wakil Menteri Perta­hanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di sela-sela kunjungannya ke tiga perusahaan Shipyard, di Batam, Rabu (4/12).

Menurut Sjafrie, TNI AL me­merlukan kekuatan maritim yang besar. Terutama memperbesar armada pertahanan laut yang sudah ada. Namun, kekuatan TNI yang lain, seperti TNI AD dan TNI AU, tetap memiliki porsi untuk terus dikembangkan.

“Kita butuh industri kapal se­lam demi menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI,” tandas bekas Pangdam Jaya ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana kesiapan produ­sen industri pertahanan mari­tim?

Produsen industri pertahanan maritim diharapkan bisa me­ning­­katkan manajemen dan daya saingnya. Saya melihat potensi mereka sangat besar untuk bisa berkembang. Apabila mereka sudah produktif. Bisa mencari peluang baru dengan meya­kin­kan pengguna.

Bagaimana dengan perusa­haan swasta?

Seluruh shipyard industri per­­tahanan, baik milik peme­rintah atau swasta, harus mem­punyai kemampuan daya saing. Saat ini tidak ada monopoli. Siapa yang punya kemampuan dan bisa me­menuhi spesifikasi yang dibutuh­kan TNI, maka itu yang dipakai.

Shipyard yang ada sebaiknya berin­teraksi dengan TNI AL se­bagai pengguna, menyam­pai­kan capacity building yang di­milikinya. Tentunya TNI AL akan memberikan penilaian.

 PT PAL tidak lagi diberi­kan privilage?

Peluang yang diberikan pada PT PAL masih tetap ada. Tinggal sekarang bagaimana mereka mengejar peluang itu dengan mem­perbaiki manaje­mennya dan menjemput bola terhadap kesia­pan skill level me­reka. Dan juga mengejar tek­nologi negara yang bermitra, ka­rena transfer of tech­no­lo­gy selalu ada setiap kita me­lakukan pembelian.

Proyek apa saja yang diberi­kan ke PT PAL?

Kapal selam dan proyek kapal Perusak Kawal Rudal (PKR), itu diberikan ke PT PAL. Tapi untuk kapal non-combatan bisa dilaku­kan shipyard dalam ne­geri milik negara, seperti PT Dok dan Per­kapalan Kodja Ba­hari, dan ada juga diberikan pada shi­pyard swasta yang memiliki kua­litas yang sama. Jadi tidak ada monopoli shi­pyard untuk semua jenis dan ukuran.

Apa yang diinginkan peme­rin­tah dari kebijakan ini?

Melalui peningkatan kemam­puan industri pertahanan dalam negeri, maka kebijakan pertaha­nan, defense supporting econo­my, bisa realistis. Yang didapat­kan dari kebijakan itu, satu sisi modernisasi bisa mendukung suatu keunggulan ekonomi da­lam politik negara.

Di sisi lain, dengan kita mem­berikan pe­luang pada industri pertahanan dalam negeri, oto­matis tenaga kerja yang diserap akan ber­tam­bah. Tentunya ini akan me­ning­katkan roda perpu­taran ekonomi dan ada tan­tangan skiil level. Dari segi poli­tik, kita akan me­miliki suatu kemam­puan keman­dirian dalam per­tahanan.

Melalui peningkatan kemam­puan industri pertahanan dalam negeri, maka kebijakan pertaha­nan, defense supporting econo­my, bisa realistis. Yang didapat­kan dari kebijakan itu, satu sisi modernisasi bisa mendukung suatu keunggulan ekonomi da­lam politik negara.

Di sisi lain, dengan kita mem­berikan pe­luang pada industri pertahanan dalam negeri, oto­matis tenaga kerja yang diserap akan ber­tam­bah. Tentunya ini akan me­ning­katkan roda perpu­taran ekonomi dan ada tan­tangan skiil level. Dari segi poli­tik, kita akan me­miliki suatu kemam­puan keman­dirian dalam per­tahanan.

Bagaimana skemanya?

Dalam rangka modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (alutsista), Presiden menegaskan sampai tahun 2014 modernisasi alutsista akan ditingkatkan, terutama alutsista yang bergerak. Baik di TNI AL, TNI AD, dan TNI AU.

High Level Commitee (HLC) yang terdiri dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kemen­terian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pemba­ngunan Nasional (Bap­penas), melihat sejauhmana pro­ses pe­ngadaan itu berjalan. Dari skema pembiayaan, Kemenkeu melihat apakah dana yang sudah disetujui telah mengalir pada simpul pro­duksi. Dari Bappenas akan meli­hat skema perenca­naan, apakah itu sudah dijalan­kan. Kemhan akan melihat se­jauhmana kualitas produksi itu dilakukan untuk memenuhi target waktu, kualitas dan juga harga yang te­lah di­­ten­tukan.

Mengapa alutsista kita ka­lah dengan ne­gara lain?

Suatu negara harus siap me­la­kukan ope­rasi militer ter­batas, itu su­dah pasti. kon­se­kuen­sinya, ne­gara harus pu­nya ke­unggu­lan militer. Ke­unggu­lan ini mem­punyai ke­tergantungan dengan kemam­puan anggaran. Perlu di­ketahui, keunggulan militer ja­ngan hanya dilihat dari segi kuantitas, tapi harus dilihat dari varian teknologi. Memang ada negara yang jumlah alutsis­tanya besar, tapi kita memilih perim­bangan varian teknologi.

Karena itu, kemampuan yang di­kem­bang­kan, disamping kita menye­suaikan dengan bertam­bahnya alokasi anggaran, kita lebih mengutamakan varian tek­nologi. Baik itu untuk kebu­tu­han darat, laut, dan udara.

Alutsista yang dibeli bukan keluaran baru, apakah keku­rangan anggaran?

Bukan permasalahan dana. Tapi spesifikasi yang diperlukan sesuai dengan postur, kebutuhan strategisnya dan kemampuan anggaran. Saya tidak setuju kita kekurangan anggaran. Contoh­nya, pertama kali kita ingin mem­beli dua kapal selam, sekarang menjadi tiga. Artinya ada pening­katan anggaran. [Harian Rakyat Merdeka]