Berita

fuad bawazier

Fuad Bawazier Beberkan Penyebab Proyek Mobil Nasional Gagal

JUMAT, 06 JANUARI 2012 | 11:01 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ini masukan penting dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengenai proyek mobil nasional. Dari pengalaman yang lalu para pedagang mobil-motor dan serta agen tunggal pemegang merek (ATPM) bersama pihak asing produsen mobil-motor akan melobi para pejabat agar projek mobnas dan motornas gagal.

Dengan demikian Indonesia akan tetap menjadi pasar produksi asing dan tetap jadi negara konsumen, bukan produsen.

Begitu katanya dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat pagi, 6/1).

Fuad adalah mantan menteri di Kabinet Pembangunan VII, kabinet terakhir yang dipimpin Soeharto sebelum mengundurkan diri pada Mei 1998. Di masa Soeharto pernah ada upaya untuk mendorong industri mobil nasional yang dinakhodai anaknya, Tommy Soeharto.

Beberapa hari terakhir ini Walikota Solo, Joko Widodo telah berhasil melambungkan kembali keinginan masyarakat luas memiliki mobil nasional setelah dengan berani ia menggunakan “Kiat Esemka” sebagai mobil dinas.

Presiden SBY malah sudah meminta agar Menteri Perindustrian MS Hidayat kembali memikirkan dengan serius proyek mobil nasional.

“Lobi para pedagang dan pihak asing ini amat kuat dan licin sehingga para pejabat dengan berbagai macam cara, diam-diam menggagalkan proyek mobnas,” ujar Fuad lagi menggambarkan apa yang terjadi di masa lalu.

Sambung Fuad, ada pejabat yang pura-pura membantu tetapi sebaliknya, baik karena disogok atau memang tidak mengerti, atau bisa juga karena mendapatkan bisikan sesat, akhirnya balik kanan. Juga ada yang memunculkan isu pajak untuk mengalihkan persoalan, atau mempertanyakan aspek keamanan mobnas.

“Padahal dukungan yang nyata dari pemerintah dan masyarakat adalah dengan membeli dan memakai mobnas dengan rasa bangga. Waspadailah trik-trik licik yang selama ini telah berhasil menggagalkan mobnas,” demikian Fuad. [guh]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya