Berita

ilustrasi

Kantor Andi Arief Siap Adu Data Centurygate

JUMAT, 06 JANUARI 2012 | 09:07 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Hak untuk memperdebatkan megaskandal dana talangan Bank Century bukan hanya milik partai politik. Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) juga merasa punya kewajiban membeberkan semua data yang mereka miliki mengenai skandal yang terjadi di tahun 2008 lalu itu.

Hal ini disampaikan Kantor SKP BSB menyikapi usul Partai Golkar agar Tim Pengawas (Timwas) DPR mempertemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu forum.

"Kami juga punya data dan penafsiran atas kaidah hukum dan akuntansi. Niat kami sama dengan pihak manapun, memberi sumbangan dan wacana yang produktif (tentang Centurygate)," ujarnya Wisnu Agung, salah seorang asisten SKP BSB, Jumat pagi (6/1).

Dia bahkan meyakini data yang dimiliki kantornya tentang Centurygate lebih lengkap dari data yang dikantongi Golkar. Dia juga menyoroti peran anggota Komisi III DPR RI dari Golkar, Bambang Sosesatyo, yang seakan menjadi representasi Golkar dan Timwas DPR untuk terus menyoroti Centurygate. Wisnu khawatir, ada skenario yang dipaksakan di balik penampilan Bambang Soesatyo.

"Jika representasi Timwas dan Golkar adalah Bambang Soesatyo, akan memunculkan kekhawatiran publik, telah terjadi pemaksaan skenario tertentu dan mengarahkan pada hasil tertentu pula dari kerja independen BPK Dan KPK," katanya.

“Menyamakan dan saling mengklarifikasi data yang dimiliki oleh kedua lembaga itu, tentu sudah menjadi tupoksi mereka (Timwas DPR dan Golkar). Jika tujuannya seluas mungkin untuk mendengar masukan, akan lebih baik mendengarkannya dari banyak pihak, termasuk kami," sambungnya.

Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta ini juga mengatakan, pemerintah tidak meragukan komitmen BPK dan KPK dalam mengawal Centurygate.

"Lebih baik kita jadikan kasus Century untuk perbaikan sistem penegakan hukum kita. Jadi kita semua akan memenangkan kasus ini, secara substansi, maupun dalam hubungan kelembagaan," demikian Wisnu. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya