Ruhut Sitompul: Komentar Dipo Alam Bukan Pendapat SBY

RMOL. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, berharap semua kalangan solid mendukung berjalannya pemerintahan SBY. Jangan sampai ada yang menggunting dalam lipatan, demi kepentingan pribadi.

“Di pemerintahan saya bukan apa-apa, tapi saya pasang badan bila ada yang menggigit Pak SBY,” ungkap Ruhut kepada Rak­yat Merdeka, akhir pekan lalu.

Ruhut menyambar ocehan Se­kretaris Kabinet, Dipo Alam yang meminta para menteri di kabinet aktif berbicara kepada publik. Khususnya mengenai kasus yang menyerang pemerintahan SBY-Boediono. Bahkan Dipo menye­but, perombakan kabinet tidak berhenti pada bulan Oktober lalu. Ada kemungkinan reshuffle di­lakukan kembali dengan melihat hasil evaluasi kinerja menteri.

Menanggapi hal tersebut, Ru­hut menyatakan, apabila ki­nerja menteri-menteri parpol tidak fokus dan partainya di koalisi masih neko-neko, lebih baik lempar handuk saja atau mundur.

“Ketika muncul wacana penga­juan hak interpelasi kisruh mora­torium remisi bagi koruptor, saya bilang, partai koalisi saya mohon menterinya mundur dahulu baru mengajukan hak interpelasi,” beber Ruhut.

Berikut komentar seleng­kapnya.

Pernyataan Dipo Alam itu me­nunjukkan kekecewaan SBY?

Setahu saya, bapak (SBY) orangnya tidak seperti itu. Beliau selalu membimbing, dan tipe orang yang tidak mau memper­malukan siapapun. Karena sejauh yang saya ikuti, pernyataan Pak Dipo seolah-olah ingin memper­malukan seseorang, dan bapak tidak seperti itu. Filsafat bapak diajarkan kepada saya, menang tanpa orang lain merasa disalah­kan. Bapak selalu equal menilai semua orang dekatnya.

Kenapa Dipo Alaman me­nge­luarkan statement seperti itu?

Kami ini kan dekat dengan Ba­pak, saya mohon bila ada masalah diperkecil, bila kecil ya dihilang­kan. Jangan disangkutpautkan kepada bapak. Komentar Pak Dipo tidak bisa direpresentasikan pendapat Bapak, karena tidak semua harus diungkapkan. Saya mohon kepada orang dekat Ba­pak, tolonglah kita jangan me­nambah beban kepada beliau. Se­bagai negarawan, banyak hal yang dipikirkannya.

Tapi ini terkait dengan kasus Century, menteri tidak ada yang mem-back up?

Ya kalau Bapak merasa dicubit, orang terdekat beliau harus me­rasa dicubit juga dong, jangan pura-pura tidak tahu. Dalam kaitan kasus Bank Century, orang yang dekat dengan Bapak dan punya wewenang, tolong bantu dong. Kritisi teman DPR yang selama ini mengkritisi kasus ini.

Dipo Alam juga menyebut bisa saja ada reshuffle lagi...

Sepengetahuan saya, Pak SBY tidak ada niat me-reshuffle, saya tahu pribadi beliau. Namun eva­luasi kinerja itu perlu dilakukan agar semuanya berjalan di atas pakemnya dan tugasnya masing-masing. Bila tidak, ini kan hak prerogatif bapak, ya harus siap.

Mengenai kinerja, sebenarnya para menteri ini kan sudah tahu dengan adanya wakil menteri dari kalangan profesional, ya kerja saja dengan baik.

Artinya akan mengevaluasi?

Ya namanya politik, apapun bisa terjadi, di detik-detik terakhir pun bisa terjadi. Karena itu sudah lah kerja yang baik, kami saja tetap loyal habis-habisan untuk Bapak. Kita harus jemput bola, apalagi ada masalah yang ber­kaitan dengan kerakyatan.

Bagaimana dengan hasil audit Bank Century yang di­ragukan?

Hasil audit Bank Century oleh BPK itu tidak aneh, mereka be­kerja profesional. Lalu ada yang mencurigai Bapak Taufiequrrach­man Ruqi ketika menjadi anggota tim audit forensik, kenapa harus dicurigai, beliau kan bekas ketua KPK yang prestasinya bagus. Dan saya tegaskan, Pak SBY ti­dak mungkin melakukan inter­vensi dalam proses itu.

Sikap Golkar sangat keras ter­kait Century, bagaimana?

Sikap saya terhadap Partai Golkar tidak terlalu keras. Karena Pak Aburizal Bakrie menyatakan akan tetap mendukung Pak SBY hingga 2014. Katakanlah bila ada kader Golkar yang terlalu jauh, maka Pak Ical akan menyetop. Karena itu saya berterimakasih dengan sikap Pak Ical, beliau mem­berikan jaminan. Ketua umum partai politik yang lain seharusnya begitu juga dong.

Tidak khawatir usulan hak menyatakan pendapat?

Kami tidak khawatir, karena jumlah Demokrat sepertiga lebih. Saya meminjam pendapat Pak Mahfud, bahwa pengajuan hak itu tidak mungkin terjadi, dan me­makan waktu yang lama. [Harian Rakyat Merdeka]

Kami tidak khawatir, karena jumlah Demokrat sepertiga lebih. Saya meminjam pendapat Pak Mahfud, bahwa pengajuan hak itu tidak mungkin terjadi, dan me­makan waktu yang lama. [Harian Rakyat Merdeka]