Taufik Kurniawan: Apa Sih Yang PAN Peroleh Ketika Pasang Badan Untuk Pemerintah?

RMOL. Partai Amanat Nasional (PAN) yakin, pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam adalah mengingatkan bahwa dinamika politik 2012 semakin besar. Karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat di antara partai politik koalisi.

Begitulah komentar Sekre­taris Jenderal DPP PAN Taufik Kurniawan dalam wawancara dengan Rakyat Merdeka akhir pekan lalu.

Seperti diberitakan, Seskab Dipo Alam mengkritisi kinerja menteri yang ada di pemerin­tahan SBY-Boediono. Dipo pun memo­nitor kinerja para menteri yang ada di kabinet, yang kemu­dian dilaporkannya kepada Presiden SBY. Tanggung jawab menteri itu kepada Presiden SBY, bukan kepada partainya.

Menurut Taufik, sejak awal PAN mengusulkan agar secepat­nya digelar perte­muan besar par­pol koalisi pe­merintahan SBY-Boediono. Yakni, untuk mem­per­kuat komitmen dan mem­per­tegas konsekuensi parpol koalisi berada di dalam Setgab Koalisi.

“Apabila mereka sudah punya komitmen jelas, maka parpol koalisi harus menjalankan segala konsekuensinya. Salah satunya menteri yang ada di kabinet harus bekerja untuk rakyat,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Inilah percakapan dengan Taufik Kurniawan.

Jadi, menurut Anda pernya­taan Dipo Alam sah-sah saja?

Ya, boleh saja beliau berko­men­tar se­perti itu, tidak masalah. Be­liau kan Sekretaris Kabinet, tentu­nya paham juga kinerja menteri. Intinya, siapa pun boleh saling mengingatkan, tapi dalam kapasitas pembantu presiden.

Komitmen koalisi melemah?

Bukan itu maksudnya. Saya melihat komentar Pak Dipo Alam sebagai antisipasi karena di­namika politik 2012 akan meng­hangat.

Berkali-kali saya mengusulkan segera rapat konsolidasi besar Setgab Koalisi. Nanti, diperta­nya­kan lagi komitmen partai-partai yang sudah berkomitmen dengan SBY-Boediono hingga 2014.

Lalu soal konsekuensinya ha­rus tetap menjunjung tinggi agar komitmen itu tetap utuh, komit­men tetap utuh sebagai men­teri kan harus bekerja de­ngan baik.

Konsekuensi itu dibangun dari adanya komitmen untuk mem­bentuk suatu koalisi. Bila komit­men sudah kuat, maka otomatis konsekuensinya tidak perlu dipertanyakan lagi, pasti lebih kuat.

Lalu, komitmen PAN sen­diri?

Tidak perlu dipertanyakan lagi komitmen kami dalam koalisi, kami berkomitmen dan mene­rima konsekuensi berada dalam koalisi. Apalagi Pak Hatta ketua tim kampanye pilpres, otomatis beliau punya komitmen lebih besar dibandingkan yang lain. Pak Hatta punya tanggung jawab moril agar kesuksesan bangsa ini bisa direpresentasikan dalam pemerintahan hingga 2014.

Komitmen PAN dalam kasus Century?

Dalam kasus ini, kami sejak awal mendukung Opsi A dalam paripurna kasus Bank Century. Tidak hanya personal Pak Hatta, tapi secara kepartaian dan ins­titusi kami habis-habisan men­dukung pemerintahan sekarang. Lalu ada hak angket mafia pajak, kami ada di situ. Kami tetap konsisten.

Kami tidak berbicara omong kosong di siang hari. Kami su­dah berkeringat dalam kasus Century; ini kan urusan parle­men, bukan kabinet.

Staf khusus presiden Andi Arif bilang, Hatta tidak pasang badan dalam kasus Century. Ko­mentar Anda?

Bila ada orang yang menyata­kan seperti itu, orang itu tidak pa­ham. Dalam kaitan kasus Bank Century, harus dipisahkan mana kasus Century sebagai di­namika di DPR dan kinerja men­­­teri sebagai anggota kabi­net. Ka­lau Century digeneralisir kepada kinerja kabinet, ini menjadi ti­dak fair. Kasus Cen­tury adalah Century, kabinet adalah kabinet.

Kalau Pak Hatta dilihat se­bagai Menko Perekonomian, indikator ekonomi semakin mem­baik. Lalu dikaitkan dengan politik, beliau mantan Ketua Tim Sukses SBY-Boediono. Kalau ada orang yang mencam­pura­dukkan peran parle­men dan kabinet, mengenai posisi Pak Hatta, orang itu harus bicara dengan saya.

Anda membantah PAN tidak berkontribusi dalam koalisi?

Tolong ini dijaga jangan sam­pai menimbulkan rasa saling curiga. Namun, apabila sudah menjurus ke personal Pak Hatta, saya yang paling depan membela beliau.

Justru sekarang PAN mem­pertanyakan, apa yang diperoleh PAN ketika kami pasang badan untuk pemerintah? Kami tidak pernah menuntut apa pun, sejak kami mendukung Opsi A, ke­cuali komitmen serta tanggung jawab dalam etika politik.

Yang kami perjuangkan ada­lah idealisme politik, bukan prag­ma­tis­me politik. Berpolitik itu bukan berpolitik dua kaki, politik harus menjaga etika politik. [Harian Rakyat Merdeka]