Mochammad Jasin: Partai Politik Mestinya Tidak Ikut Mempersubur Praktik Korupsi

RMOL. Menebar ilmu, itulah pilihan Mochammad Jasin setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Lelaki kelahiran Blitar (Jawa Timur), 14 Juni 1958, ini sudah enjoy dengan pekerjaannya saat ini.

“Kegiatan saya mulai Januari mengajar di perguruan tinggi. Salah satunya di Institut Tek­nologi Bandung,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Belum ada kegiatan lain, kata­nya. “Saya ngajar di ITB dan su­dah dijadwalkan untuk program S-2 untuk mengajarkan Statistika dan Simulasi Birokrasi. Jadwal sementara baru dua hari dalam seminggu, Selasa dan Kamis.”

Jasin memang bukan alumnus ITB. Dia jebolan Jurusan Ad­ministrasi Negara Universitas Brawijaya, Malang. Gelar master manajemen bisnis diperolehnya dari Technological University of The Philippines. Gelar doktor juga diperoleh di Filipina, tepat­nya dari Adamson University.

Masih ada cita-cita yang be­lum tercapai?

Alhamdulillah, jadi Wakil Ke­tua KPK periode II itu sudah karier puncak saya, dan itu saya syukuri. Saya selalu bersyukur apa yang telah saya peroleh.

Katanya lagi ngejar ge­lar pro­fesor.

Ya. Saya lagi ngejar profesor di ITB. Mengajar bukan hal baru bagi saya. Dulu saya mengajar di beberapa kampus. Bahkan, saya juga men­jadi dosen terbang di Padang. Tetapi, aktivitas menga­jar saya berhenti setelah saya masuk KPK delapan tahun lalu.

Bagaimana Anda melihat ka­sus korupsi tahun depan?

Tren korupsi pada tahun 2012 masih tetap tinggi. Karena, sistem politik masih sarat money poli­tics dan sistem tata kelola peme­rintah masih buruk.

Begitu juga dengan layanan publik yang masih banyak pu­ngu­tan sehingga korupsi masih marak di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal-hal se­ma­cam itu harus terus diberantas.

Cara mencegahnya?

Untuk mencegah itu diperlu­kan keseriusan dalam reformasi birokrasi yang harus segera dilak­sanakan secara luas ke seluruh instansi pemerintah.

Dimulai dari lembaga penegak hukum, yakni kejaksaaan, kepoli­sian, dan lembaga peradilan di bawah MA. Secara bersamaan juga ke seluruh instansi peme­rin­tah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun depan ada korupsi ke­las kakap yang terbongkar?

Saya mengharapkan harus terbongkar kasus-kasus korupsi kelas kakap. Khususnya, di bi­dang pertambangan dan energi, kehutanan, pajak, dan mafia anggaran. Mengapa? Karena di situmodus operandi-nya sangat rapi alias canggih.

Saran Anda untuk pimpinan KPK yang baru?

Saya tidak mau banyak ko­men­tar mengenai itu. Untuk pim­pinan KPK yang baru, itu urusan mereka masing-masing. Yang pasti, tugas memberantas korupsi harus terus dijalankan dengan baik.

Pimpinan KPK yang baru bisa lebih mengutamakan pencegahan korupsi selain fokus dalam penin­dakan karena korupsi saat ini sudah mengakar dan mewabah di masyarakat.

Partai politik pun jangan sam­pai turut mempersubur praktik korupsi di tengah masyarakat. Saat ini yang berinisiatif mela­kukan suap adalah masyarakat.

Tidak tertarik masuk partai politik?

Saya belum pengen masuk partai politik. Nggak akanlah saya masuk ke situ, karena partai politik di Indonesia masih banyak yang korupsi atau sumbernya korupsi. Jadi, tidak mungkin saya masuk ke sana.

Tidak tertarik masuk partai politik?

Saya belum pengen masuk partai politik. Nggak akanlah saya masuk ke situ, karena partai politik di Indonesia masih banyak yang korupsi atau sumbernya korupsi. Jadi, tidak mungkin saya masuk ke sana.

Jika ditawari jadi komisaris BUMN Anda mau?

Jangan berandai-andai. Saya sudah cukup senang dengan pro­fesi saya saat ini, yakni mengajar. Dengan mengajar saya bisa mem­berikan ilmu saya ke semua orang. Mengajar juga tentunya mendapat pahala.   [Harian Rakyat Merdeka]