Berita

ilustrasi

Andi Arief Bertanya, Mengapa Bambang Soesatyo Dibiarkan Berhubungan dengan Buron Century dan Berbohong

KAMIS, 29 DESEMBER 2011 | 16:59 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century dianggap sudah final. BPK sudah mengaudit kepatuhan terhadap prosedur atau audit kualitatif, maupun audit keuangan yang bersifat kuantitatif.

Karena itu, manuver Tim Pengawas Kasus Century di DPR yang masih mempersoalkan audit forensik BPK itu ditanggapi kalangan Istana dengan dingin.

“Kedua audit sudah dilakukan dan final. Audit forensik BPK untuk menemukan fraud atau kecurangan. Audit dilakukan untuk menelusuri kembali jejak masa lalu, apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan Bank Century benar menurut standar akuntasi yang berlaku,” ujar Staf Khusus Presiden, Andi Arief, di Jakarta, Kamis siang (29/12).

Dari hasil audit forensik itu, sebelum bailout ada kecurangan yang mengarah pada tindak pidana, misalnya LC bodong, permainan valuta asing dan pencucian uang. Sedangkan pasca bailout terbukti dana yang ada diterima oleh yang berhak menerima.

Dia juga mengatakan, dirinya pesimistis dengan kapasitas kelembagaan Tim Pengawas Century. Bukankah, fungsi DPR sebenarnya jauh lebih kuat dibanding fungsi yang melekat di tubuh Tim Pengawas. Dia juga menilai, berbagai pernyataan yang disampaikan anggota Komisi III Bambang Soesatyo dkk tidak istimewa.

“Dan membuat keonaran," seloroh Andi.

Andi Arief juga mempertanyakan mengapa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terlihat membiarkan Bambang Soesatyo yang kerap menyebarkan berita bohong. Misalnya, soal kemenangan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam persidangan di pengadilan arbitrase internasional. Padahal, sidangnya saja belum diselenggarakan.

“Harusnya Pak Ical peringatkan Bambang Soesatyo yang berhubungan intensif dengan buronan kasus Century. Selama Golkar berdiri, baru ini rasanya kader pembohong tidak diberi sanksi,” demikian Andi Arief. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya