Berita

ilustrasi

Andi Arief Bertanya, Mengapa Bambang Soesatyo Dibiarkan Berhubungan dengan Buron Century dan Berbohong

KAMIS, 29 DESEMBER 2011 | 16:59 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century dianggap sudah final. BPK sudah mengaudit kepatuhan terhadap prosedur atau audit kualitatif, maupun audit keuangan yang bersifat kuantitatif.

Karena itu, manuver Tim Pengawas Kasus Century di DPR yang masih mempersoalkan audit forensik BPK itu ditanggapi kalangan Istana dengan dingin.

“Kedua audit sudah dilakukan dan final. Audit forensik BPK untuk menemukan fraud atau kecurangan. Audit dilakukan untuk menelusuri kembali jejak masa lalu, apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan Bank Century benar menurut standar akuntasi yang berlaku,” ujar Staf Khusus Presiden, Andi Arief, di Jakarta, Kamis siang (29/12).

Dari hasil audit forensik itu, sebelum bailout ada kecurangan yang mengarah pada tindak pidana, misalnya LC bodong, permainan valuta asing dan pencucian uang. Sedangkan pasca bailout terbukti dana yang ada diterima oleh yang berhak menerima.

Dia juga mengatakan, dirinya pesimistis dengan kapasitas kelembagaan Tim Pengawas Century. Bukankah, fungsi DPR sebenarnya jauh lebih kuat dibanding fungsi yang melekat di tubuh Tim Pengawas. Dia juga menilai, berbagai pernyataan yang disampaikan anggota Komisi III Bambang Soesatyo dkk tidak istimewa.

“Dan membuat keonaran," seloroh Andi.

Andi Arief juga mempertanyakan mengapa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terlihat membiarkan Bambang Soesatyo yang kerap menyebarkan berita bohong. Misalnya, soal kemenangan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam persidangan di pengadilan arbitrase internasional. Padahal, sidangnya saja belum diselenggarakan.

“Harusnya Pak Ical peringatkan Bambang Soesatyo yang berhubungan intensif dengan buronan kasus Century. Selama Golkar berdiri, baru ini rasanya kader pembohong tidak diberi sanksi,” demikian Andi Arief. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya