Berita

ilustrasi

Andi Arief Bertanya, Mengapa Bambang Soesatyo Dibiarkan Berhubungan dengan Buron Century dan Berbohong

KAMIS, 29 DESEMBER 2011 | 16:59 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century dianggap sudah final. BPK sudah mengaudit kepatuhan terhadap prosedur atau audit kualitatif, maupun audit keuangan yang bersifat kuantitatif.

Karena itu, manuver Tim Pengawas Kasus Century di DPR yang masih mempersoalkan audit forensik BPK itu ditanggapi kalangan Istana dengan dingin.

“Kedua audit sudah dilakukan dan final. Audit forensik BPK untuk menemukan fraud atau kecurangan. Audit dilakukan untuk menelusuri kembali jejak masa lalu, apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan Bank Century benar menurut standar akuntasi yang berlaku,” ujar Staf Khusus Presiden, Andi Arief, di Jakarta, Kamis siang (29/12).

Dari hasil audit forensik itu, sebelum bailout ada kecurangan yang mengarah pada tindak pidana, misalnya LC bodong, permainan valuta asing dan pencucian uang. Sedangkan pasca bailout terbukti dana yang ada diterima oleh yang berhak menerima.

Dia juga mengatakan, dirinya pesimistis dengan kapasitas kelembagaan Tim Pengawas Century. Bukankah, fungsi DPR sebenarnya jauh lebih kuat dibanding fungsi yang melekat di tubuh Tim Pengawas. Dia juga menilai, berbagai pernyataan yang disampaikan anggota Komisi III Bambang Soesatyo dkk tidak istimewa.

“Dan membuat keonaran," seloroh Andi.

Andi Arief juga mempertanyakan mengapa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terlihat membiarkan Bambang Soesatyo yang kerap menyebarkan berita bohong. Misalnya, soal kemenangan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam persidangan di pengadilan arbitrase internasional. Padahal, sidangnya saja belum diselenggarakan.

“Harusnya Pak Ical peringatkan Bambang Soesatyo yang berhubungan intensif dengan buronan kasus Century. Selama Golkar berdiri, baru ini rasanya kader pembohong tidak diberi sanksi,” demikian Andi Arief. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya