Blokade Pelabuhan Salah, Polisi Menembak Demonstran Juga Salah

Dalam kasus Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), polisi berada dalam posisi sulit. Di satu sisi harus melindungi rakyat, tetapi di sisi lain juga harus menegakkan hukum dan ketertiban umum.

"Masyarakat yang memblokade pelabuhan itu salah. Tetapi polisi yang menembak juga tidak bisa dibenarkan sama sekali," demikian dikatakan pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Bambang Widodo Umar kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang (28/12).

Polisi, sebutnya, memang wajib menjaga keamanan pelabuhan yang merupakan jalur distribusi kebutuhan pokok. Di Pelabuhan Pase terdapat gudang Bulog. Sementara ketika pembubaran dilakukan, pasokan bahan makanan untuk masyarakat Bima hanya cukup untuk dua hari. Namun demikian, dalam mengamankan objek vital itu, polisi harus bertindak dengan cerdas dan tidak anarkis.

"Seharusnya mereka yang memblokade itu cukup diamankan saja,” sambungnya sambil mengingatkan di negara manapun menembak bukanlah cara mengamankan yang dapat dibenarkan.

Polisi sepatutnya mengambil posisi sebagai penengah dan jembatan untuk mempertemukan perbedaan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah daerah yang memberikan ijin penambangan kepada pihak asing.

“Polisi tidak boleh diam dan pura-pura tidak tahu setelah melihat keresahan masyarakat," sambungnya.

Frustrasi dan kemarahan masyarakat terjadi karena selama ini cenderung diabaikan. Kemarahan itu dilampiaskan dengan jalan memblokade Pelabuhan Sape yang merupakan objek vital. [guh]