Tjahjo Kumolo: Mega dan Hanya Mega-lah yang Berhak Tentukan Capres

RMOL.Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan, kongres partai telah menetapkan Megawati Soekarnoputri  sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

“SALAH satu rekomendasi Ra­kernas PDI Perjuangan di Ban­dung pada awal Desember 2011 telah menetapkan Ibu Mega­wati-lah yang menentukan siapa ca­pres dan cawapres yang diusung PDI Perjuangan,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, lanjut dia, partai masih menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan capres dan cawapres 2014.

“Tentunya kami juga mencer­mati aspirasi partai dan aspirasi masyarakat melalui survei dan melihat gelagat perkembangan dinamika politik nasional yang ada,” ujarnya.

Siapa pun bisa ditunjuk oleh Megawati menjadi calon presiden periode 2014 karena itu adalah kewenangan Mega selaku Ketua Umum PDIP.

Berikut petikan wawancara.

Bagaimana Anda meman­dang Pemilu 2014?

Mencermati gelagat dan per­kem­bangan dinamika dari ber­bagai evaluasi pemerintah yang dihasilkan melalui proses pemilu presiden secara langsung pada pada tahun 2004 dan 2009, ma­salah estafet kepemimpinan ta­hun 2014 memang penting untuk menjadi agenda strategis setiap partai.

Sikap PDIP saat ini?

Bagi PDI Perjuangan saat ini lebih strategis untuk mementing­kan bagaimana bangsa ini me­nyepakati kembali haluan peme­rintah pada tahun 2014 melalui proses politik di MPR dan DPR.

Maksud Anda?

Haluan pemerintah itu selain menjawab persoalan bangsa dan negara saat ini, juga memiliki visi jangka panjang untuk mewujud­kan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bi­dang ekonomi dan berkepri­ba­dian yang baik demi kemajuan bangsa.

Berkaitan dengan itu, apa yang disiapkan PDI Perjua­ngan?

PDI Perjuangan sudah mene­tapkan platform politik partai. Nantinya itu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun agenda dan program bangsa strategis, komprehensif, dan integral demi pembangunan bangsa Indonesia untuk jangka panjang, dalam rangka pileg dan pilpres.

Kader-kader partai Anda siap memimpin negara?

Kader-kader PDI Perjuangan banyak yang berkualitas. Bagi kami, kata kuncinya, selain mem­punyai ketegasan mengambil ke­­­putusan po­­li­­tik, pe­mim­pin juga perlu punya pe­mahaman yang kuat tentang ideologi bangsa ini. Dengan be­gitu, pe­mimpin terse­but mampu mem­berikan arah, memiliki ke­mampuan tek­nokrasi, dan ko­mi­t­men ke­rakya­tan yang sangat kuat.

Lantas, siapa capres yang di­siapkan oleh PDI Perjuangan?

Biarlah rakyat Indonesia yang menentukan siapa pemimpin Indo­­nesia pada tahun 2014. Ti­dak ada satu pun orang yang me­miliki legalitas kuat untuk me­larang seseorang boleh di­ca­lon­kan atau tidak.

Sebab, rakyat merupakan ha­kim tertinggi dan setiap partai mempunyai mekanisme sendiri untuk merespons harapan rakyat tersebut.

Ngomong-ngomong, bagai­mana pendapat Anda soal Un­dang-Undang Pemilu 2014?

Pembahasan Undang-Undang Pemilu 2014 harus dicermati. Sis­tem Pemilu 2009 mempu­nyai dua paradigma. Pertama, para­digma kedaulatan partai. Kedua, paradigma pilihan lag­sung oleh masyarakat atau pe­serta pemilu adalah parpol seba­gaimana ama­nat konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya membatalkan Pa­sal 214 dari keseluruhan sistem pemilihan legislatif elemen-ele­mennya banyak.

Ibarat mobil, bila satu kom­po­nen mesinnya diganti dengan merek lain, jalannya pasti tersen­dat-sendat.  

Lantas?

Sekalipun begitu,  PDI Perjua­ngan berusaha konsisten melak­sanakan paradigma yang diatur konstitusi, kedaulatan pemilih sebagaimana putusan MK dan ke­daulatan partai sebagaimana Undang-Undang Pemilu.

Partai tidak memiliki problem terlalu besar. Meski demikian kami siap melaksanakan atau men­­­jalankan mobil dengan satu suku cadang yang berubah. Ini sistem pemilu di Indonesia, yang distrik tidak, proporsional juga tidak.

Menurut Anda itu bisa mem­ba­hayakan?

Riskan memang. Perubahan ter­sebut sangat dekat dengan pe­lak­sanaan pemilu dan implikasi­nya biaya politik tinggi bagi ca­leg. Maka, pembahasan RUU Pemilu harus mencermati hal-hal tersebut.

Sistem tertutup harus menjadi pilihan politik dan terbukti pro­ses pemilihan terbuka pada Pe­milu 2009 yang menghasilkan kompo­sisi kelembagaan DPR yang se­karang dihujat oleh ber­bagai pi­hak karena gagal dalam proses rekrutmen kader dan cen­derung parpol yang di­salah­kan. [Harian Rakyat Merdeka]