Berita

polri/ist

TB Hasanuddin: Polri Harus Segera Direstrukturisasi!

MINGGU, 25 DESEMBER 2011 | 22:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Berdasar fakta beberapa tragedi berdarah akhir-akhir ini di beberapa daerah, seharusnya Presiden SBY segera pertimbangkan langkah merestrukturisasi Polri.

"Sejak Polri pisah dari ABRI, seharusnya Polri menata diri menjadi polisi sipil yang soft dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam lingkungan masyarakat. Kenyataannya justru kebalikannya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu malam (25/12).

Dia berpendapat, reformasi Polri justru meniru gaya dan cara-cara militer, dari mengayomi menjadi "melibas", dari hanya melumpuhkan menjadi "mematikan".


"Lihat saja senjata perorangan yang dipakai Brimob, bukan lagi senjata untuk melumpuhkan, tetapi senjata sekelas pasukan komando," terangnya.

Ironisnya lagi, imbuh politisi PDI Perjuangan ini, personel Brimob malah tidak memiliki tameng, helm huru hara, gas air mata atau water canon, tapi malah melengkapi dirinya dengan senjata mesin otomatis, sangkur dan panser.

Bahkan, ungkapnya, dalam HUT Bhayangkara 1 Juli,  satuan Polantas berdefile memakai pedang kavaleri TNI AD. Struktur organisasi yang dipakai juga seperti TNI zaman Orba, mulai dari Kapolsek mempunyai hirarki vertikal ke atas ke Kapolres, Kapolda, Kapolri sampai Presiden sebagai  "kepala tertinggi" Polisi negara.  Polisi dimanapun biasanya menggunakan organisasi kewilayahan, kepala polisi di wilayah tertentu bertanggung jawab kepada otoritas sipil setempat.

Sekarang Polri juga menjadi lembaga yang super, karena mereka yang membuat program, mereka juga yang membuat rencana anggaran, meminta anggaran, menggunakan anggaran, bahkan mereka juga yang mengevaluasi kinerjanya. Seharusnya ada sebuah kementerian yang membawahinya seperti juga Kemenhan untuk TNI .

"Saya tak habir pikir mengapa Presiden SBY tak mau belajar dari pengalamannya untuk segera meredisposisi dan restrukturisasi Polri . Atau barangkali ada keuntungan lain bagi pemerintah sekarang ini bila Polri di bawah langsung Presiden, tutup TB.[arp]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya