RUMAH Gubernur Papua Barat Selasa kemarin (20/12) dibakar rakyat yang marah karena protes mereka tidak digubris sama sekali oleh penguasa. Sementara warga Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, terus bertahan di depan gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta karena tuntutan mereka dianggap angin lalu oleh pemerintah.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu tani dari Kabupaten Meranti yang lugu itu memang tampak sudah kehabisan harapan. Maklum, mereka sudah menjelaskan ihwal tanah mereka yang dikapling Rezim Yudhoyono lalu diberikan kepada pemilik modal pengusaha pabrik kertas. Mereka juga sudah mengadukan nasibnya ke mana-mana.
Tapi para penguasa di negeri ini memilih menulikan telinganya bagi suara rakyat yang melarat. Sebaliknya, membuka telinga dan kantongnya lebar-lebar bila kepada mereka datang pemilik uang. Akhirnya puluhan Pak Tani dan Bu Tani dari Riau yang sudah berhari-hari bertahan di depan gedung wakil rakyat itu, yang sudah letih protes akan perlakuan rezim ini, akhirnya menjahit mulut mereka.
Sikap pemerintah dan aparat bersenjatanya yang bisa dengan mudah dikendalikan pemilik uang, bukan hanya menyengsarakan rakyat di Kabupaten Meranti, tapi nyaris merata di berbagai pelosok negeri. Akan tetapi selemah-lemahnya rakyat, bila terus disikat aparat, niscaya akan melakukan perlawanan jua. Semaksimal yang bisa mereka lakukan. Itul terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang memblokade jalan, di Papua, dan di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan yang menghebohkan karena rakyat yang mempertahankan haknya malah dibantai secara keji dan brutal.
Tragedi Mesuji akhirnya memang menjadi pelengkap catatan akhir tahun tentang ketidakperdulian rezim ini terhadap nasib dan hak-hak warga negaranya. Dari Mesuji pula kita jadi tahu betapa korupsi yang sudah merasuk ke tulang sumsum kekuasaan, mengakibatkan negara dilanda osteoporosis ganas, hingga melumpuhkan sendi-sendi hukum di negeri ini.
Korupsi sungguh telah menghancurkan etika, akhlak dan moral para penyelenggara negara. Itulah sebabnya penguasa tak bisa lagi bicara, melihat, dan mendengar derita rakyatnya. Maka ketika penguasa semakin bebal, perlawanan rakyat menjadi semakin radikal. Bila puluhan warga Riau di depan gedung DPR/MPR Senayan menjahit mulut, ribuan warga Lambu memilih melawan dengan menduduki pelabuhan Sape di Bima, NTB. Mereka tak berhitung lagi soal nyawa yang bakal jadi taruhannya, yang sewaktu-waktu bisa melayang akibat aparat yang berkomplot dengan musuh rakyat semakin represif.
Di kalangan aktivis mahasiswa, ada Sondang yang melakukan perlawanan dengan "menyalakan tubuhnya" di depan Istana Presiden Yudhoyono untuk menjelaskan kepada kita bahwa pusat persoalan bangsa ada di situ. Belakangan kita juga mendengar, dalam aksi menentang rezim korup, beberapa aktivis kampus melemparkan "tinja" kepada aparat yang melindungi penguasa. Ada juga yang mau menyatroni dan melempari “tinja†rumah dan kendaraan para koruptor yang sudah terbukti kejahatannya yang tak bisa disentuh tangan-tangan hukum.
Niat para aktivis yang kini mulai bergolak di kampus-kampus itu, memang masih bisa digagalkan aparat yang melindungi para pejabat korup itu. Tapi sampai kapan aparat negara yang digaji rakyat bisa terus membela para penjahat?
Karena itu, bukan "hil yang mustahal" bila suatu saat nanti, ada pejabat korup tebal muka yang tampil di depan publik, dilempar sandal atau sepatu, atau bahkan "tinja", oleh rakyat yang muak melihat tingkah laku mereka.
Alam memang sudah mengatur, dan sudah menjadi sunatullah, bila penguasa korup semakin bebal, niscaya akan melahirkan perlawanan radikal. [***]
