Hasyim Muzadi: Lakukan Kriminal Berat, Aparat Wajib Ditindak

RMOL. Aparat yang terlibat dalam insiden Mesuji hendaknya ditindak tegas. Kesewenang-wenangan mereka terhadap warga sipil sudah keterlaluan.

Demikian diungkapkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Muzadi, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Hasyim mengungkapkan, ada kriminal berat yang diduga dila­kukan aparat. Untuk itu, tidak perlu masyarakat menyinggung masalah HAM terlebih dahulu. Dengan kriminal berat sebenar­nya aparat itu wajib ditindak tegas.

“Kasus Mesuji, Lampung, me­mang ada kriminal berat. Tapi se­kaligus juga ada yang memper­keruh. Di sini harus dipisahkan antara tragedi yang sesungguh­nya dengan pihak yang memper­keruh,” papar bekas Ketua Umum PBNU itu.

Menurut Hasyim, penyelesaian hukum atas kasus pelangga­ran HAM di Mesuji harus dilaku­kan tanpa menghiraukan keinginan pihak yang bermaksud memper­keruh suasana. Yang lebih pen­ting, penyelesaiannya dilakukan secara proporsional.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana Anda melihat pe­langgaran HAM di Indonesia?

Memang ada pelanggaran HAM di Indonesia yang harus diselesaikan. Namun secara pri­badi saya belum tertarik masuk membicarakan HAM di Indone­sia. Sebab, penggiat HAM di Indo­­nesia tidak berani mengata­kan Amerika Serikat melanggar HAM karena menyerang Irak.

Bagaimana kemungkinan pe­langgaran HAM tahun 2012?

Saya kira tergantung Istana dan Senayan. Mau atau tidak mereka berubah jadi lebih baik.

Bagaimana prospek keruku­nan umat beragama ke depan?

Sebenarnya kerukunan umat beragama tidak ada masalah, teru­tama organisasi keagamaan yang mendirikan republik ini, ga mungkin ada masalah. Seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Kristen Nasionalis, Katolik dan lain-lain. Yang jadi masalah ada­lah ormas yang masuk ke Indone­sia setelah reformasi. Mereka ti­dak bisa menghayati merah putih didirikan, sehingga terjadi ekslu­sifisme agama. Lalu menjadi radi­kalisme dan ujungnya tero­risme.

Mengenai kasus Gereja Yas­min?

Itu masalahnya karena tidak adanya konsistensi terhadap ke­putusan hukum. Kalau Mahka­mah Agung (MA) sudah menga­takan keputusan itu, seharusnya seluruh aparat menerimanya. Kan ini tidak, alasannya proses ke MA cacat karena ada pemal­suan tanda tangan. Tapi itu tidak bisa diper­soalkan, yang harus dijalankan adalah keputu­san MA. Kalau MA cacat dia kom­plain­nya kepada MA.

O ya, apa peran eksekutif me­ngecil sehingga terkesan ba­nyak masalah?

Peran eksekutif yang semakin mengecil, membuat kinerja pe­me­rintahan selama ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Ekse­kutif cenderung tidak memiliki terobosan dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

“Menurut sistem yang berlaku saat ini, porsi yang diberikan ke­pada eksekutif tidak seluas sebe­lum reformasi. Kekuatan politik saat ini condong berada di le­gislatif.

Apa imbas dari ketidakseim­bangan itu?

Tentunya kinerja eksekutif ti­dak optimal, ruang eksekutif se­makin sempit ditambah penggu­naan ruang terbatas itu tidak mak­simal juga.

Kemudian ditambah pemerin­tah hanya melakukan pencitraan saja. Ini salah satu penyebab kinerja pemerintah tidak efektif dan tidak tajam. Dari sini timbul berbagai konflik, baik bersifat fisik dan konflik kepentingan.

Contohnya kasus Papua?

Saya melihat, Presiden  kekura­ngan teman, hanya anak buah yang banyak. Ketika dihadapkan pada masalah besar negara, Presiden kebingungan mengata­sinya.

Seperti kasus Papua, Presiden mau berbicara pada siapa. Mesti­nya Kepala Negara mengkoor­dinasikan seluruh tokoh untuk ge­rakan pembelaan terhadap NKRI. Fungsi Kepala Negara mandek karena faktor eliminasi kekuatan yang dimilikinya. [Harian Rakyat Merdeka]

Tentunya kinerja eksekutif ti­dak optimal, ruang eksekutif se­makin sempit ditambah penggu­naan ruang terbatas itu tidak mak­simal juga.

Kemudian ditambah pemerin­tah hanya melakukan pencitraan saja. Ini salah satu penyebab kinerja pemerintah tidak efektif dan tidak tajam. Dari sini timbul berbagai konflik, baik bersifat fisik dan konflik kepentingan.

Contohnya kasus Papua?

Saya melihat, Presiden  kekura­ngan teman, hanya anak buah yang banyak. Ketika dihadapkan pada masalah besar negara, Presiden kebingungan mengata­sinya.

Seperti kasus Papua, Presiden mau berbicara pada siapa. Mesti­nya Kepala Negara mengkoor­dinasikan seluruh tokoh untuk ge­rakan pembelaan terhadap NKRI. Fungsi Kepala Negara mandek karena faktor eliminasi kekuatan yang dimilikinya. [Harian Rakyat Merdeka]