Berita

Arbi Sanit

Wawancara

WAWANCARA

Arbi Sanit: Partai Sri Sengaja Ditendang, Kami Pasti Gugat ke MK

SENIN, 19 DESEMBER 2011 | 08:55 WIB

RMOL.Ada muatan politik di balik tidak lolosnya Partai Sri dalam verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Ada muatan internal dari Par­tai Demokrat kepada menteri­nya untuk menjegal Ibu Sri Mulyani menjadi Capres 2014,” ungkap anggota Dewan Pertim­bangan Partai Sri, Arbi Sanit, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/12).

Kemenkumham telah menge­luar­kan keputusan proses veri­fikasi partai politik. Hasilnya dari 14 partai politik yang men­daftar untuk dapat status hukum, hanya satu yang lolos, yakni Partai Nasdem. 13 parpol itu tidak me­menuhi syarat kualifi­kasi dan tidak mendapatkan status badan hukum.

Salah satu partai yang tidak lolos adalah Partai Serikat Rakyat Independen (Partai Sri). Partai Sri dianggap tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi yang jatuh tempo tanggal 25 Novem­ber lalu.

Arbi Sanit selanjutnya meng­ungkapkan, alasan yang dike­mu­kakan Kemenkumham meng­ada-ada. Ini menggunakan jalur ke­kuasaan.

“Adminstrasi kami disebut tidak lengkap, kurang ini, kurang itu. Padahal menu­rut kami, dae­rah yang diper­masa­lahkan itu ada­lah daerah baru,” tan­das staf pengajar UI itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda yakin ada un­sur politis di balik ke­putusan ini?

Kalau Partai Sri lolos verifi­kasi, kami dianggap sai­­­ngan ter­berat da­lam Pilpres ka­rena men­calonkan Ibu Sri Mul­yani. Coba sekarang lihat, Partai Demokrat hingga saat ini tidak memiliki calon dari inter­nalnya. Makanya digunakan jalur ke­kuasaan untuk menen­tukan lolos atau tidaknya sebuah partai yang memiliki kans besar di 2014.

Apa mungkin Demokrat kha­watir?

Hanya orang-orang yang rabun dan buta politik yang tidak bisa melihat potensi dan kans Ibu Sri Mulyani tahun 2014. Peluang beliau itu sangat besar. Saya meli­hat keputusan itu murni politis, tidak ada alasan lain.

Apa mungkin Amir Syam­suddin menjadi alat pence­ga­lan seperti itu?

Tidak perlu diper­tanyakan lagi. Menu­rut saya keputusan­nya akan lebih objek­tif apabila di­ambil  Denny Indrayana. Denny lebih pantas menjadi men­teri di­ban­dingkan Amir yang merupa­kan unsur partai politik.

Ini contoh demo­krasi yang tidak se­hat. Tidak ada kea­dilan. Tidak ada ke­pastian hukum. Se­muanya ber­dasarkan kemauan penguasa. Itu adalah tanda dari sistem demo­krasi yang sakit.

Bagaimana nasib Sri Mul­yani?

Kami tetap me­ngu­sung beliau, te­tapi berupa gerakan rakyat. Kami punya Partai Sri. Kami me­mi­liki ormas Sri. Ormas Sri ini digerak­kan untuk men­dekati partai-partai lain.

Dan potensi ormas Sri kurang lebih sama de­ngan Partai Sri. Sebab, ke­anggotaan dan kebe­radaannya di tiap daerah sama.

Ada kemungkinan untuk men­dekati parpol lain?

Ya, karena kita memerlukan Sri Mulyani. Beliau merupakan tokoh yang begitu terkenal se­cara inter­­nasional, berkemam­puan tinggi, dan memiliki ba­nyak pengalaman. Semua orang dan partai politik me­merlukan dia.

Partai politik mana yang me­merlukan Sri Mulyani?

Sekarang belum dilihat ya. Yang pasti, berdasarkan kedeka­tan se­cara ideologi dan cita-cita Partai Sri. Kami menginginkan keadilan dan persamaan, Hak Asasi Manu­sia, itu adalah plat­form kami.

Apa Partai Sri akan meng­gugat?

Ya. Kami akan mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Kons­titusi atau ke Mahkamah Agung. Sebab, Partai Sri sengaja ditendang. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya