Haryono Umar: Perkara yang Belum Tuntas, Pasti Digarap Pimpinan KPK

RMOL.Begitu banyak kasus korupsi yang menggantung penanganannya. Misalnya, kasus Bank Century, kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaeti, dan kasus anggaran DPR.

Ini semua dibebankan kepada Abraham Samad Cs, pimpinan KPK baru, yang sudah diambil sumpahnya, Jumat (16/12), di Istana Negara.

“Tidak mungkin semua kasus korupsi tuntas ditangani di saat habis masa kerja kami. Tentu ada yang masih menggantung. Itulah tugas pimpinan KPK yang baru untuk melanjut­kan­nya,’’ papar bekas Wakil Ketua KPK Haryono Umar, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Ju­mat (16/12).

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa kasus cek pelawat bisa tuntas?

Saya kira tuntas ya. Kasus ini salah satu pekerjaan rumah pim­­­­pinan KPK yang baru untuk se­gera dituntaskan. Saya yakin mereka bisa mengu­pa­yakan alat bukti untuk menye­ret orang-orang yang terlibat dalam kasus ini.

Kenapa KPK tidak bersikap tegas soal kesehatan Nunun?

Mengenai kesehatan ter­sangka sudah ada prosedur tetap (protap). Bila sudah di­tangani rumah sakit, biasanya KPK akan mengu­pa­ya­kan second opinion. Na­mun kita lihat pimpinan KPK yang baru akan mengupayakan seperti apa.

Apakah pimpinan KPK pu­nya target penyelesaian kasus ini?

Kami tidak menargetkan ka­sus ini kapan selesainya. Dari dulu kami bekerja tidak pakai target-targetan. Ini masalahnya penega­kan hukum. Ini bukan memba­ngun gedung yang bisa ditarget­kan waktunya. Dalam penanga­nan kasus, yang penting kami bekerja saja. Apabila ada alat bukti, prosesnya akan lebih mudah.

Anda punya catatan untuk KPK ke depan?

Saya yakin mereka sudah tahu mengenai kasus yang akan di­selesaikan. Selama ini KPK su­dah sangat terbuka dan trans­paran. Mereka tahu kasus yang belum selesai dan sudah se­lesai.

Apa kekurangan KPK yang perlu diperbaiki?

Ada beberapa masalah yang ada di KPK. Pertama, KPK ti­dak memiliki gedung sendiri. Yang ada sekarang ini tidak me­madai.

Kedua, ada beberapa ja­ba­tan yang kosong seperti de­puti, di­rektur, dan kepala biro. Itu ha­rus segera diisi. Ketiga, menge­nai anggaran. Ada pos yang dana­nya berlebih dan ada ke­kurangan.

Pos mana yang kekurangan itu?

Pos pendidikan. KPK ingin mendidik masyarakat agar anti korupsi. Ini tentu membutuhkan anggaran. Apalagi, KPK sudah membentuk anti corruption lear­ning center. Ini tidak dipungut biaya. Bila tidak didukung ang­ga­­ran yang kuat, agak susah  bisa berjalan dengan baik.

Apa yang perlu diperbaiki untuk memajukan KPK?

Aturan kode etik. Saat ini ma­­sih sangat umum. Ini perlu di­perbaiki. Kemudian memper­cepat pelaksanaan kegiatan. Mi­­salnya sampai dengan triwu­lan ketiga, penyerapan angga­ran di KPK agak minim. Maka­nya pim­pinan KPK yang baru harus mempercepat pengadaan barang yang selama ini agak lamban.

O ya, apa kegiatan Anda se­telah tidak menjadi pimpinan KPK?

Sementara ini kemungkinan saya akan mengajar di beberapa perguruan tinggi, seperti Univer­sitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Gunadarma dan Universitas Padjajaran. Sejauh ini tidak ada tawaran agar saya masuk ke ins­tansi manapun. Yang ada tawaran mengajar saja. [Harian Rakyat Merdeka]