Nasaruddin Umar: Faktanya, Malaysia Contoh Pelaksanaan Haji Ke Kita

RMOL. Pembentukan badan khusus penyelenggara haji hendaknya diperhitungkan secara matang. Sebab, pemerintah saja yang sudah berpengalaman hampir seratus tahun tetap saja ada kekurangan.

“Apalagi kalau ditangani yang belum berpengalaman, bagai­mana jadinya penyelenggaraan haji itu,’’ ujar Wakil Menteri Aga­ma, Nasaruddin Umar, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Jangan  sampai, lanjutnya, ide pembentukan badan tersebut hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah haji.

“Saya berpandangan, jangan kita membakar lumbung untuk membunuh tikus. Apabila ada masalah, kita bicarakan dan dicari solusinya,” tandas Nasaruddin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kementerian Agama dinilai gagal menyelenggarakan iba­dah haji, makanya perlu diben­tuk ba­dan, tanggapan Anda?

Kalau DPR dan masyarakat ingin membuat badan khusus pe­nyelenggara haji, kita perlu mem­persiapkan secara bertahap. Se­lama ini tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah.

Mari kita berpikir obyektif saja. Ini taruhannya rukun Islam kelima. Jangan dijadikan kelinci percobaan dengan membuat ba­dan yang belum kredibel. Siapa­pun yang menyelenggarakan haji, selama haji dilaksanakan di luar negeri, itu tidak akan sempurna.

Kenapa penyelenggaraan haji negara lain dianggap lebih baik?

Kita harus melihatnya secara obyektif. Negara seperi Rusia, Iran dan Turki menganggap pe­nye­lenggaraan haji kita paling tertib. Bahkan mereka mengun­dang kami untuk training penye­lenggaraan haji.

Saat ini ada 32 negara Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) datang ke Indonesia me­nanyakan mengapa Indonesia bisa menyelenggarakan ibadah haji dengan tertib. Namun ironis­nya, orang Indonesia sendiri menganggap apa yang dilakukan pemerintah salah semua.

Bukankah masih banyak ke­kurangan?

Terserah teman-teman menilai­nya seperti apa. Anehnya kita se­ring mencontoh pelaksanaan haji di Malaysia. Sebab, dinilai lebih baik. Kenyataannya mereka se­ring mencontoh Indonesia. Saya juga tidak mengerti. Apakah ini persoalan haji semata, atau disu­supi kepentingan politik.

Saya tidak mau tahu siapa di balik kepentingan itu. Namun saya hanya ingin menekankan, belum saatnya kita melakukan pemindahan kewenangan pengu­rusan haji. Bayangkan saja, pe­me­rintah yang hampir 100 tahun mengurus masalah haji, tiba-tiba diberikan kepada lembaga baru yang belum ada pengalaman secara kolektif.

Belum tentu gagal kan?

Kementerian Agama yang nota­bene memiliki pengalamn panjang tidak bisa melaksanakan secara maksimal walupun sudah banyak peninjaunya. Seperti DPR, Badan Pengawas Ke­uang­an dan Pem­bangunan (BPKP), dan KPK. Semuanya terlibat untuk meman­tau. Jangan dikira pelaksanaan haji negara lain su­dah sempurna se­perti yang kita bayangkan. Negara lain saja melihat penyelenggaraan haji kita paling tertib.

Berdasarkan survei KPK, in­tegritas Kementerian Agama ren­dah?

Terserah orang lain melihat kami seperti apa. Namun yang je­las, kami telah melakukan se­suatu dengan maksimum. Keku­rangan yang ada selalu kami benahi dari tahun ke tahun. Boleh saja dikritik pedas Kementerian Agama, kami tidak perlu marah. Kami selalu berbenah.

Kenapa setiap penyelengga­raan haji selalu ada masalah?

Saya sebagai profesional meli­hat banyak kesulitan dalam pe­nye­lenggaraan haji. Pertama, kita mengurus sesuatu di luar kewe­nangan kita, di wilayah negara lain. Kedua, banyak yang mem­permasalahkan mengenai pemba­tasan jumlah jamaah haji kita. Ini berkaitan dengan daya tampung yang dibatasi Arab Saudi.

Bagaimana dengan masalah makanan yang selalu saja ber­masalah?

Ya, itu pernah diributkan me­ngenai sistem prasmanan dan nasi box. Nasi box itu dianggap banyak memakan ruang, se­hingga ter­paksa dipilih prasma­nan. Tapi di Arafah, kita memiliki ruang yang tidak cukup luas. [Harian Rakyat Merdeka]