Berita

syarif hasan/ist

Menteri Syarif Hasan Dorong Pelaku Koperasi dan KUKM Terus Diberdayakan

KAMIS, 08 DESEMBER 2011 | 15:38 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Secara makro, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengakui kinerja Kemenkop dan UKM masih memiliki kelemahan sehingga dari sisi mikro perlu dievaluasi melalui sistem SWOT.

"Meski ada kelemahan, melalui sistem analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT) kondisinya akan lebih membaik," ujar Syarief Hasan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Hotel Mercure, Jakartra Utara (Kamis, 7/12).

Syarif pun meminta seluruh peserta Rakornas terus memberdayakan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) di seluruh daerah. Adapun salah satu cara memperkuat pelaku sektor riil adalah dengan cara mentransfer seluruh dana dekonsentrasi (Dekon) maupu bantuan sosial (Bansos) ke seluruh daerah. Artinya, spending atau APBN yang dipersiapkan pemerintah harus sampai ke KUMKM.


"Apabila dana Dekon dan Bansos tidak sampai ke penerima, berarti APBN yang telah dipersiapkan tersendat. Akibatnya, program pemberdayaan terhadap KUMKM juga jadi tersendat," Syarif mengingatkan.

Syarif juga meminta peserta Rakornas, khususnya Kepada Dinas Koperasi dan UKM, untuk mengoptimalkan dukungan terhadap program pemberdayaan KUMKM. Dengan demikian sasaran perkuatan kapasitas pelaku sektor riil bisa tercapai.

Syareif meminta agar pemberdayaan KUMKM di seluruh daerah juga dikaitkan dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan salah satu implikasinya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

"Saat ini jumlah per kapita masyarakat sekitar 3.561 dolar AS per tahun, dan pada 2014 ditargetkan makin membaik ke posisi 4.500 dolar per tahun. Melalui sinkronisasi MP3EI dengan pemberdayaan KUMKM, pemerintah optimistis itu bisa tercapai," ujar Syarif.

Menurut dia, beberapa program Kementerian Koperasi dan UKM yang telah berhasil adalah peningkatan pelaku KUMKM. Indikasi tersebut bisa dimonitor ketika Sajridfuddin Hasan menjabat Menteri Koperasi dan UKM dua tahun terakhir. Jumlah pelaku UMKM juga meningkat menjadi 53,2 juta dari sebelumnya 52 juta orang.

"Untuk memperkuat kinerja KUMKM, saya selalu menyempatkan diri mengunjungi setiap provinsi sehingga saat ini semua sudah saya kunjungi. Saya memang menjalankan fungsi saya, akan tetapi sebenarnya pihak yang terdepan menjalankan kinerja itu adalah Kepada Dinas Koperasi dan UKM seluruh daerah," kata Syarif.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengemukakan bahwa Rakornas menjadi salah satu upaya strategis memperkuat dasar kehidupan dan perekonomian rakyat.

"KUMKM memiliki urgensi dan fokus untuk diberdayakan, karena peran strategis dan kontribusinya mampu menjaga dinamika dan keseimbangan perekonomian Indonesia. Selain itu, KUMKM juga menjadi sumber dan inspirator pengembangan inovasi dan kreativitas ekonomi Indonesia." demikian Agus. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya